TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Saya semakin mengerti mengapa Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin terlihat tidak terlalu menikmati seremoni.
Barangkali ia sudah terlalu lama berada di dalam birokrasi. Ia pernah menjadi Wakil Ketua DPRD. Ia pernah menjadi Wakil Bupati Tasikmalaya.
Ia tahu persis bagaimana anggaran habis. Ia juga tahu bagaimana sebuah rapat bisa berlangsung berjam-jam, tetapi keputusan baru lahir berminggu-minggu kemudian.
Baca Juga:Ketika Babi dan Kera Masuk Pidato!Nanang Aci Akhirnya Sampai: Dari Plt Abadi Menjadi Kadis Sejati!
Karena itu, ketika resmi menjadi Bupati Tasikmalaya pada 4 Mei 2025, ia seperti tidak ingin mengulang pola lama. Ia memilih langsung bekerja.
Langkah pertamanya bukan membuat slogan. Melainkan memanggil kepala dinas.
Satu per satu. Program dibuka. Anggaran dibedah. Prioritas dipertanyakan.
Mana yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Mana yang hanya kebiasaan tahunan. Tidak semua kepala OPD nyaman dengan cara seperti itu.
Evaluasi memang tidak pernah menyenangkan. Tetapi organisasi besar tidak akan bergerak tanpa evaluasi.
Seorang bupati pada akhirnya bukan hanya pemimpin politik. Ia adalah manajer terbesar di kabupatennya.
Cecep tampaknya memahami satu hal. Uang pemerintah selalu terbatas. Keinginan masyarakat tidak pernah terbatas.
Karena itu ia memilih memangkas yang dianggap kurang mendesak. Acara seremonial dikurangi. Belanja yang tidak berdampak langsung mulai disaring.
Anggaran diarahkan ke jalan. Ke ruang kelas yang rusak. Ke saluran irigasi. Pilihan seperti ini mungkin tidak menghasilkan tepuk tangan.
Baca Juga:Pelantikan Beberapa Menit, Konsekuensi Bertahun-Tahun!Mahalnya Harga Sebuah Kelalaian, IPAL Rp3,6 Miliar yang Menunggu Colokan!
Tetapi jalan yang mulus jauh lebih berguna daripada panggung yang megah. Ruang kelas yang layak lebih berarti daripada spanduk yang indah.
Lalu ia masuk ke wilayah yang sering luput dari perhatian. Digitalisasi. Galunggung menjadi salah satu uji coba. Tiket masuk harus nontunai. Tidak boleh lagi ada karcis robek. Tidak boleh lagi ada uang yang berhenti di tengah jalan.
Begitu pula pajak rumah makan. Alat pencatat transaksi mulai dipasang. Tujuannya sederhana. Uang daerah harus benar-benar masuk ke kas daerah.
Bukan berhenti di kantong siapa pun. Teknologi akhirnya bukan sekadar soal aplikasi. Tetapi alat untuk menutup kebocoran.
Visinya diberi nama “Tasik Maju, Tasik Era Baru.” Kalimat itu tentu mudah diucapkan. Yang sulit adalah mengubahnya menjadi kenyataan.