Sudah saatnya Kabupaten Tasikmalaya melakukan refleksi. Mengapa masih ada anggapan bahwa sebagian proyek pembangunan menghadapi proses yang panjang, penuh hambatan, dan kerap diwarnai berbagai kepentingan di luar substansi pembangunan? Jika persepsi seperti ini terus berkembang, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaksana proyek, tetapi juga oleh masyarakat yang menunggu manfaat pembangunan itu sendiri.
Pembangunan infrastruktur tidak boleh dipandang sebagai peluang untuk mengejar kepentingan jangka pendek. Jalan, jembatan, bendungan, irigasi, pengendalian banjir, dan berbagai fasilitas publik dibangun untuk kepentingan masyarakat luas serta menjadi investasi yang manfaatnya dapat dirasakan selama puluhan tahun.
Perbedaan pendapat, kritik, dan pengawasan merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, ketika setiap pembangunan selalu dibayangi konflik berkepanjangan, tarik-menarik kepentingan, atau hambatan yang tidak berorientasi pada penyelesaian, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Waktu terbuang, biaya meningkat, dan manfaat pembangunan menjadi tertunda.
Baca Juga:Tasik: Kota Miskin, TPP Kaya!Kota Priiit… Priiit… Priiit!
Kabupaten Tasikmalaya harus berani membangun citra baru sebagai daerah yang memberikan kepastian, menjunjung dialog, dan terbuka terhadap pembangunan yang dilaksanakan sesuai aturan. Investor, pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap proses dapat diselesaikan melalui komunikasi yang sehat, bukan melalui konflik yang terus berulang.
Kita tidak boleh membiarkan daerah ini dikenal sebagai wilayah yang sulit untuk membangun. Sebaliknya, Tasikmalaya harus menjadi contoh bahwa perbedaan dapat diselesaikan dengan musyawarah, pengawasan dilakukan secara objektif, dan kepentingan masyarakat ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat.
Kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan. Daerah yang ramah terhadap pembangunan bukan berarti mengabaikan kritik, melainkan mampu memastikan bahwa setiap kritik melahirkan solusi, bukan sekadar memperpanjang persoalan.
Pilihan ada di tangan kita. Apakah Kabupaten Tasikmalaya ingin terus dikenal sebagai daerah yang dipenuhi hambatan pembangunan, atau menjadi daerah yang mampu menarik investasi, mempercepat pembangunan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat? Sejarah akan mencatat pilihan yang kita ambil hari ini.(*)
Penulis: Rahmat Syah, ST