TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara kegiatan dialog bertajuk Anindhiyacita Membangun Imunitas Birokrasi dari Korupsi, sebuah program yang menekankan strategi pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur.
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Command Center Setda Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa (30/6/2026) ini diikuti oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Bupati Tasikmalaya Dr H Cecep Nurul Yakin SPd MAP, Wakil Bupati H Asep Sopari Al-Ayubi SP MIP, DPRD, hingga perangkat desa, kepala sekolah, dan kepala puskesmas.
Acara ini membahas pendekatan baru dalam pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK).
Baca Juga:5 Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Ciptakan Terobosan Baru Cegah Anemia pada Ibu Hamil dan RemajaBPJS Ketenagakerjaan Banjar Tanam Pohon di RS Orthopedi Ciamis, Wujud Kepedulian terhadap Lingkungan
Konsep ini menekankan bahwa pencegahan tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus membangun sistem yang membuat penyimpangan sulit terjadi sejak awal.
Dalam forum tersebut, hadir sejumlah pihak penting seperti perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Kasatgas Wilayah 2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Arif Nurcahyo serta Koordinator Pencegahan Korupsi Deputi Bidang Investigasi Mujiyanto.
Selain itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga turut hadir, di antaranya Pj Sekda Roni Akhmad Sahroni dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat.
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, menilai Kabupaten Tasikmalaya memiliki komitmen yang kuat dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Salah satu faktor penentu adalah keterbukaan pemerintah daerah yang sejak awal kepemimpinan aktif meminta pendampingan untuk pembenahan sistem birokrasi.
“Kabupaten Tasikmalaya perlu dipilih karena melihat komitmen dan langkah-langkah yang ditempuh Bupati (Cecep Nurul Yakin, Red) saat awal menjabat, meminta bantuan ke BPKP Jabar untuk bersih-bersih,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa pelibatan seluruh level birokrasi, mulai dari kepala daerah, camat, hingga kepala desa dan tenaga layanan publik seperti kepala sekolah dan kepala puskesmas, menjadi nilai penting dalam pelaksanaan program ini.
Baca Juga:BPJS Kesehatan Gandeng KDMP Dawagung untuk Perluas Kepesertaan dan Keaktifan JKN di TasikmalayaAnyaman Bambu Tembus Pasar Ekspor! ITB dan Bappeda Jabar Petakan Potensi Desa Padakembang untuk Naik Kelas
Menurutnya, integritas tidak boleh hanya menjadi isu di level pimpinan, tetapi harus mengalir hingga ke tingkat pelayanan paling bawah.