PANGANDARAN, RADARTASIK.ID– Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) angkat bicara terkait kuota mahasiswa Pangandaran yang tengah jadi sorotan. Kendati demikian, DPRD menilai penjelasan tersebut masih menimbulkan pertanyaan yang menggantung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran sendiri berencana melakukan evaluasi total terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak universitas pada Juli mendatang.
​Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, menegaskan bahwa komitmen Unpad terhadap putera-puteri daerah Pangandaran tetap berjalan sesuai kesepakatan awal dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Baca Juga:Didasari Rasa Kecewa, Sebagian Kader PAN di Kota Tasikmalaya Undur Diri6 Bulan Insentif Guru di Kota Tasikmalaya Belum Dibayar, Pengamat Soroti Sikap Pimpinannya
​Menurut Zahrotur, tidak ada perubahan kebijakan untuk calon mahasiswa yang ingin masuk ke prodi PSDKU Pangandaran.
“Dari data yang kami cek, ada 24 pendaftar jalur afirmasi dan hampir seluruhnya diterima. Kami juga sudah mengirimkan informasi kelulusan ini kepada para kepala sekolah masing-masing,” katanya Sabtu (27/6/2026).
​Kendati kuota afirmasi terjaga, Unpad menyayangkan adanya tren penurunan jumlah pendaftar lokal yang memilih PSDKU Pangandaran. Calon mahasiswa asal Pangandaran justru terpantau lebih banyak yang memilih berkuliah di kampus utama Unpad di Jatinangor, Sumedang.
​“Yang mendaftar (ke PSDKU) semakin sedikit. Calon mahasiswa asal Pangandaran justru lebih banyak yang memilih ke Jatinangor,” jelasnya.
​Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menilai penjelasan yang disampaikan oleh pihak rektorat Unpad belum transparan dan tidak mencerminkan esensi dari kuota khusus daerah.
​Asep mempertanyakan skema masuk kuota afirmasi yang dimaksud Unpad. Pasalnya, tiga jalur seleksi yang tersedia saat ini—yakni jalur Prestasi, UTBK, dan Mandiri—seluruhnya bersifat kompetisi nasional secara terbuka.
​”Penjelasan Wakil Rektor tidak menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai afirmasi atau kuota khusus itu. Dari alur mana? Kan tidak dijelaskan. Di jalur tiga seleksi itu tidak ada kuota khusus untuk anak-anak Pangandaran,” katanya.
Baca Juga:Ikan Kerapu Raksasa Terjaring Nelayan di Pangandaran, Bobotnya 120kilogramVespa, Cerita dan Dua Hari yang Akan Mengubah Tasikmalaya!
​Asep secara khusus menyoroti beban berat pada jalur Mandiri. Selain biaya kuliah biasa, terdapat Sumbangan Pengembangan Pembangunan (SPP) minimum Rp 24 juta yang dinilai sulit dijangkau oleh mayoritas masyarakat Pangandaran berpenghasilan menengah ke bawah.
​Ia juga menilai ada ketidaksinkronan informasi antara pernyataan Bupati Pangandaran dengan pihak rektorat Unpad yang membuat masyarakat bingung.