​”Katanya Bupati dengan Warek sudah berkomunikasi dengan Rektor, tapi saya tidak melihat sinkronisasi pernyataan. Esensi PSDKU itu untuk memproteksi anak-anak Pangandaran melalui kuota khusus seperti awal pendiriannya dulu. Kelulusan SLTA di Pangandaran itu mencapai 5.000 an orang per tahun, masa tidak ada yang mau masuk Unpad kalau jalurnya benar-benar diproteksi untuk daerah?” tegasnya.
​Asep menduga, berdasarkan informasi dari Mantan Bupati Jeje Wiradinata, dan para pejabat Pangandaran terdahulu, rektorat Unpad sejak awal kepemimpinan rektor sekarang, memang memiliki kecenderungan kurang setuju dengan kebijakan kuota khusus bagi Pangandaran.
​Menyikapi hal ini, DPRD Pangandaran menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Bupati Pangandaran. Langkah ini diambil agar pemerintah daerah tidak hanya menerima informasi sepihak dan dapat meluruskan arah kebijakan dalam pertemuan strategis pertengahan Juli mendatang.(Deni Nurdiansah)