2 Perusahaan Diusulkan Masuk Daftar Hitam, Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya Pertimbangkan Pemutusan Kontrak 

Dinas putprlh
Kepala DPU-TRPP-LH Kabupaten Tasikmalaya Deden Ramdan Nugraha. (Istimewa)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPU-TRPP-LH) Kabupaten Tasikmalaya mempertimbangkan rekomendasi Komisi III DPRD untuk memutus kontrak dan memasukkan dua perusahaan jasa konstruksi, CV Agustina dan CV Purnama Bakti, ke dalam daftar hitam (blacklist).

Rekomendasi tersebut menyusul keterlambatan pengerjaan sejumlah proyek rekonstruksi jalan kabupaten yang ditangani kedua perusahaan. Dua ruas yang menjadi sorotan di antaranya Cikawung–Jayamukti di Kecamatan Pancatengah dan Eureunpalay di Kecamatan Cibalong.

Kepala DPU-TRPP-LH Kabupaten Tasikmalaya Deden Ramdan Nugraha mengakui sejumlah paket pekerjaan rekonstruksi jalan mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut terjadi pada beberapa ruas yang dikerjakan oleh kedua penyedia jasa.

Baca Juga:KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pengawasan Pinjaman Daerah, Jangan Hanya “Duduk”, Wabup-DPRD Harus BertaringFungsi Dewas RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Disorot, Ketua Komisi I Andi Supriyadi: Evaluasi Kinerja Dirut!

“Salah satunya yang ruas jalan Cikawung-Jayamukti dan ruas jalan Eureunpalay dan beberapa ruas jalan yang dilaksanakan oleh dua penyedia jasa tersebut,” ungkap Deden, kepada Radar, Minggu (22/11/2026).

Selain keterlambatan, proyek rekonstruksi ruas Cikawung–Jayamukti dengan nilai kontrak Rp 6,84 miliar yang dikerjakan CV Purnama Bakti juga sempat menjadi sorotan publik. Pada akhir Oktober hingga November 2026, muncul laporan kerusakan lapisan aspal hotmix tidak lama setelah pekerjaan pengaspalan dilakukan.

Deden menjelaskan, persoalan tersebut muncul saat pengerjaan overlay atau pelapisan aspal AC-BC (Asphalt Concrete-Binder Course). Lapisan tersebut merupakan bagian dari struktur perkerasan jalan yang berfungsi menambah kekuatan dan memperpanjang umur layanan jalan.

“Iya kami akui ada kesalahan, kami tidak memitigasi dan kurang melakukan pengawasan konstruksi jalan dalam pengendalian pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA). Sehingga pemadatan tidak maksimal berimbas kepada overlay, AC-BC,” terang Deden.

Meski demikian, pihaknya menyebut penyedia jasa telah melakukan perbaikan terhadap pekerjaan yang bermasalah. Hasil perbaikan tersebut juga telah dilaporkan dan disiapkan sebagai bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tentu menjadi perhatian kami, tapi sudah dilaksanakan perbaikan oleh penyedia jasa, perbaikan rekonstruksi jalan terus. Sesuai klausul kontrak ada masa pemeliharaan selama enam bulan setelah selesai masa kontrak,” paparnya.

Terkait rekomendasi Komisi III mengenai pemutusan kontrak dan blacklist, Deden menegaskan, dinas tetap mengacu pada ketentuan kontrak. Penyedia jasa telah diberikan kesempatan tambahan selama 50 hari kalender dengan konsekuensi denda keterlambatan sebesar 5 persen.

0 Komentar