TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya belum menentukan sikap terkait kemungkinan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut masih dikaji menyusul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vape haram.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, pihaknya telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda), bagian hukum, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengkaji fatwa tersebut sekaligus menyiapkan konsep tindak lanjut di lingkungan pemerintahan.
Kajian itu diperlukan untuk menentukan langkah yang tepat, termasuk kemungkinan penerapan aturan bagi ASN di lingkup Pemkot Tasikmalaya.
Baca Juga:Jasa Kencan 200 Ribu! Pemuda Asal Garut Eksploitasi Gadis Usia 17 Tahun di TasikmalayaTiga Penguji Menanti, Hanya 15 Peserta yang Akan Masuk Tes Wawancara Seleksi Capim Baznas Kota Tasikmalaya
”Saya kemarin sudah menyampaikan itu ke Sekda, bagian hukum, BKPSDM juga, untuk mengkaji dan membuat konsep tindak lanjut dari fatwa MUI itu seperti apa, dan juga seperti apa sikap Pemkot Tasikmalaya untuk di Kota Tasik,” kata Viman, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, Pemkot Tasikmalaya juga mempertimbangkan kebijakan yang telah diterapkan daerah lain sebagai bahan pembanding sebelum mengambil keputusan. Langkah Kabupaten Tasikmalaya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu referensi yang tengah dilihat dalam proses pengkajian tersebut.
”Kemarin kan lihat di Kabupaten Tasikmalaya sudah seperti apa, provinsi seperti apa, nah dari kajian itu nanti saya akan tentukan bagaimana sikap pemkot,” bebernya.
Viman menegaskan, hingga saat ini kajian masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan resmi. Pemkot Tasikmalaya akan menentukan tindak lanjut setelah seluruh aspek terkait fatwa tersebut dipelajari. “Belum menjadi keputusan, sedang dikaji. Nanti dari hasil pengkajian itu, saya mengambil sikap, bagaimana tindak lanjut dari fatwa MUI tersebut,” pungkasnya.(Firgiawan)
