Januari Harus Jadi! KAMMI Desak Penerbitan Perwalkot Penyimpangan Seksual

KAMMI Kota Tasikmalaya
Aktivis mahasiswa dari KAMMI Kota Tasikmalaya melakukan audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya serta unsur pemerintah daerah, Jumat (20/11/2026). (Istimewa)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tasikmalaya mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) tentang pencegahan dan pengendalian penyimpangan seksual serta perilaku seksual berisiko. Regulasi tersebut ditargetkan harus sudah diterbitkan setidaknya Januari 2027.

Hal itu disampaikan dalam Audiensi di Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya. Hadir pula dari unsur pemerintah daerah yakni perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya.

Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi, menegaskan pentingnya payung hukum yang jelas. Selain Peraturan Daerah (Perda), perlu juga melalui Peraturan Wali Kota (Perwalkot). “Agar pemerintah daerah memiliki landasan kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan melibatkan berbagai sektor dalam merespons persoalan sosial yang berkembang di masyarakat ,” ungkapnya.

Baca Juga:106 Kasus Asusila Anak di Tasikmalaya, Hubungan Asmara Usia Dini Harus Jadi Perhatian Orang TuaJasa Kencan 200 Ribu! Pemuda Asal Garut Eksploitasi Gadis Usia 17 Tahun di Tasikmalaya

Dalam forum tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang hadir memberikan penjelasan tengah mempersiapkan draf Perwalkot terkait pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian penyimpangan seksual berisiko. Pembahasan substansi dan materi muatan regulasi dijadwalkan berlanjut pada pekan depan.

Syafiq mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan tersebut, namun mengingatkan agar prosesnya dipercepat tanpa berlarut-larut hingga target pengundangan pada awal tahun depan terealisasi.

“Kami mengapresiasi rencana penyusunan Perwalkot yang disampaikan Dinas Kesehatan. Ini perkembangan yang harus dikawal bersama. Harapan kami, pembahasan lanjutan pekan depan berjalan optimal, sehingga Perwalkot ini segera disahkan dan ditargetkan dapat diundangkan pada Januari 2027,” tegas Syafiq.

Penyusunan Perwalkot nanti wajib dilakukan secara komprehensif. Aspek yang disoroti meliputi penguatan edukasi, pendekatan layanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pendampingan sosial, hingga pelibatan aktif keluarga dan masyarakat.

Syafiq menambahkan, persoalan sosial semacam ini menuntut kolaborasi nyata seluruh pemangku kepentingan. Pihaknya pun berkomitmen terus mengawal proses pembentukan regulasi tersebut. “mulai dari pembahasan substansi, penyempurnaan materi, hingga pengundangan dan implementasinya ,” ujarnya.(Rangga Jatnika)

0 Komentar