“Kami sudah memberikan kesempatan 50 hari ke penyedia jasa, sudah ada dalam klausul kontraknya. Jika melihat kinerja kontraktor tidak ada kesanggupan dan kemungkinan pekerjaannya tidak akan selesai, tentunya pemutusan kontrak dan blacklist akan menjadi dipertimbangkan kami,” jelas Deden.
Ia menambahkan, seluruh keputusan terkait pelaksanaan proyek harus berpedoman pada klausul kontrak. Namun, pihaknya mengapresiasi perhatian dan dorongan Komisi III DPRD terhadap penyelesaian pekerjaan infrastruktur tersebut.
“Kami apresiasi dorongan Komisi III, sama-sama sebagai mitra, DPRD khawatir, namun dinas pastinya akan lebih khawatir jika pekerjaan tidak selesai,” tambah Deden.
Baca Juga:KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pengawasan Pinjaman Daerah, Jangan Hanya “Duduk”, Wabup-DPRD Harus BertaringFungsi Dewas RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Disorot, Ketua Komisi I Andi Supriyadi: Evaluasi Kinerja Dirut!
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Gumilar Akhmad Purbawisesa mengungkapkan, hasil monitoring lapangan menemukan sejumlah proyek rekonstruksi jalan yang pengerjaannya mangkrak.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat kerja bersama DPU-TRPP-LH dan menghadirkan direktur CV Agustina serta CV Purnama Bakti pada 4 November 2026.
“Akhirnya kami mengadakan rapat kerja dengan DPU-TRPP-LH dengan menghadirkan direktur CV AGUSTINA dan CV PURNAMA BAKTI dan alhamdulilah pada tanggal 4 November dilaksanakan rapat kerja,” kata Gumilar.
Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta penjelasan mengenai penyebab sejumlah proyek yang dikerjakan kedua perusahaan tidak berjalan sesuai rencana.
Menurut Gumilar, pihak penyedia jasa mengaku terkendala modal untuk melaksanakan pekerjaan. Mereka juga menyampaikan tidak memahami mekanisme pencairan dana dari PT SMI.
Selain itu, hasil peninjauan lapangan menunjukkan jumlah pekerja yang terlibat sangat terbatas. Penyedia jasa juga dinilai tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan proyek.
Atas temuan tersebut, Komisi III kemudian mengeluarkan nota komisi yang merekomendasikan pemutusan kerja sama dan blacklist terhadap kedua perusahaan.
Baca Juga:Temui Keluarga Almarhum, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Iyam Maryani Soroti Komunikasi Nakes RSUD KHZLangkah Gerindra Usung Dua Kader di Pilgub Jabar, Budi Ahdiar: Strategi Politik di Tengah Popularitas KDM
“Maka dengan itu kami mengeluarkan nota komisi untuk pemutusan kerjasama dan memblacklist kedua CV tersebut. Sehingga di kemudian hari menjadi pelajaran ke penyedia barang dan jasa untuk lebih siap kompeten dan bertanggung jawab,” paparnya.
Gumilar menegaskan, pelaksanaan nota komisi sepenuhnya menjadi kewenangan pihak eksekutif. Komisi III hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Adapun urusan nota komisi ini dlaksanakan atau tidak oleh eksekutif, komisi III tidak ikut campur, hanya melaksanakan kewajiban pengawasan kepada eksekutif. (dik)
