“Myftah menyebut menata dokumen ternyata jauh lebih mudah dibanding menata ruang kota.” Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi sulit dibantah.
Menurutnya, WTP hanya mengukur kepatuhan. Bukan kebermanfaatan.BPK memeriksa apakah uang dibelanjakan sesuai aturan. Bukan apakah uang itu benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang besar.
Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, sebagian besar APBD masih terserap untuk membiayai rutinitas birokrasi. Mulai dari belanja pegawai hingga operasional pemerintahan.
Baca Juga:Teka-Teki Siapa Pemegang Komando PKB Kota Tasikmalaya Selanjutnya Terjawab SudahKenaikan Harga BBM Picu Efek Domino, Kata PUI: UMKM Terjepit dan Daya Beli Rakyat Merosot
Sementara itu, sejumlah rekanan masih menunggu penyelesaian kewajiban pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan.
Lebih jauh lagi, Myftah mengkritisi proyek-proyek yang lebih bersifat kosmetik ketimbang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
“Rakyat tidak sedang membutuhkan proyek yang bagus difoto. Mereka membutuhkan program yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga,” tambahnya.
Ia mengibaratkan kondisi itu seperti siswa yang rajin mencatat pelajaran. Bukunya penuh. Tulisannya rapi. Tetapi nilai ujiannya belum memuaskan.
Kontras keempat sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi.
Menurut Myftah, masyarakat saat ini tidak lagi mudah terpesona oleh penghargaan.
Yang mereka lihat adalah realitas sehari-hari. Harga kebutuhan pokok. Kesempatan kerja. Akses pelayanan kesehatan. Penanganan stunting. Dan daya beli keluarga.
Baca Juga:Film Langit Tetap Sama Pecah Stereotip, Tasikmalaya Buktikan Disabilitas Mampu Jadi KreatorIPAL TPA Ciangir Belum Beroperasi, IGM Soroti Dugaan Pemborosan Anggaran Rp3,6 Miliar dan Pencemaran Berlarut
“Warga tidak makan piagam. Warga membutuhkan kesejahteraan yang nyata,” katanya.
Karena itu, raihan WTP ke-10 seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Justru harus menjadi momentum evaluasi.
Apakah tata kelola keuangan yang sudah baik itu benar-benar berhasil diterjemahkan menjadi kesejahteraan rakyat? Pertanyaan itu penting.
Sebab hari ini ukuran keberhasilan pemerintah sudah berubah. Bukan lagi seberapa banyak penghargaan yang tergantung di dinding kantor.
Melainkan seberapa tebal isi dompet warga. Seberapa penuh isi piring keluarga.
Dan seberapa besar harapan anak-anak muda untuk mendapatkan pekerjaan di kotanya sendiri.
Myftah melihat tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Di media sosial misalnya. Setiap unggahan kegiatan wali kota sering kali disambut komentar yang sama.
Bukan ucapan selamat. Melainkan tagihan pekerjaan rumah. Jalan rusak. Banjir. Sampah. Lapangan kerja. Keluhan-keluhan itu mungkin terasa tidak nyaman.