TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Aktivis Muda Tasikmalaya, Myftah Parid, tidak ikut larut dalam euforia raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut yang diterima Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Baginya, penghargaan itu memang membanggakan. Tetapi hanya di atas kertas.
“Saya mengapresiasi capaian WTP. Namun jangan sampai kita terjebak pada kebanggaan administratif, sementara persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan,” ujar Myftah, Kamis (11/6/2026).
Ia, yang juga Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya ini kemudian membuat perumpamaan yang sederhana. Mudah dipahami. Namun cukup menohok.
“WTP itu rapor pembukuan. Bukan rapor kelulusan,” katanya.
Baca Juga:Teka-Teki Siapa Pemegang Komando PKB Kota Tasikmalaya Selanjutnya Terjawab SudahKenaikan Harga BBM Picu Efek Domino, Kata PUI: UMKM Terjepit dan Daya Beli Rakyat Merosot
Maksudnya jelas. Badan Pemeriksa Keuangan hanya menyatakan laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai aturan.
Uang masuk tercatat. Uang keluar terdokumentasi. Aset terdata. Prosedur dipenuhi. Selesai. Tetapi BPK tidak pernah menyatakan rakyat sudah sejahtera.
BPK tidak menilai apakah angka kemiskinan turun. BPK tidak mengukur apakah lapangan pekerjaan bertambah.
BPK juga tidak memeriksa apakah banjir sudah teratasi atau jalan rusak sudah diperbaiki.
Karena itu, menurut Myftah, ada jurang yang cukup lebar antara keberhasilan administrasi dan keberhasilan pembangunan.
Kontras pertama adalah kemiskinan. Selama satu dekade terakhir, laporan keuangan Pemkot Tasikmalaya mendapat predikat terbaik dari sisi akuntabilitas.
Namun pada saat yang sama, Kota Tasikmalaya masih berada dalam kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Jawa Barat.
Baca Juga:Film Langit Tetap Sama Pecah Stereotip, Tasikmalaya Buktikan Disabilitas Mampu Jadi KreatorIPAL TPA Ciangir Belum Beroperasi, IGM Soroti Dugaan Pemborosan Anggaran Rp3,6 Miliar dan Pencemaran Berlarut
“Artinya apa? Secara administratif anggaran berjalan baik, tetapi hasil akhirnya belum mampu memutus kemiskinan struktural yang masih dirasakan masyarakat,” terang Myftah.
Ia menilai keberhasilan sebuah pemerintah daerah semestinya tidak berhenti pada kemampuan menyusun laporan keuangan.
Melainkan pada kemampuan mengubah angka-angka APBD menjadi peningkatan kualitas hidup warga.
Di kantor pemerintahan, dokumen tertata rapi. SPJ lengkap. Nota belanja cocok.
Data aset tersusun. Tetapi ketika keluar kantor, warga masih berhadapan dengan berbagai persoalan lama.
Jalan lingkungan rusak. Kerusakan jalan di kawasan Pasar Cikurubuk yang berulang kali dikeluhkan. Persoalan sampah yang belum tuntas.
Banjir cileuncang yang datang hampir setiap hujan deras mengguyur kota. Serta penataan PKL yang masih menjadi pekerjaan rumah.