TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk aktivis kepemudaan di Kabupaten Tasikmalaya.
Salah satu sorotan datang dari Pengurus DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Satriana Ilham, yang juga menjabat sebagai pengurus DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya.
Ia mendesak aparat penegak hukum (APH), baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian, untuk tidak hanya fokus pada proses hukum di tingkat pusat, tetapi juga melakukan pendalaman di daerah.
Baca Juga:Simulasi Gizi Kedaruratan, Tagana Kabupaten Tasikmalaya Bagikan Pengalaman Lapangan kepada MahasiswaTim Terpadu GTRA Plus Jadi Motor Pengelolaan Lahan di Kabupaten Tasikmalaya
Menurut Ilham, pengungkapan kasus yang melibatkan pejabat di tingkat nasional harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau praktik serupa di daerah, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.
“Penegakan hukum jangan berhenti di tingkat pusat saja. Aparat perlu turun langsung ke daerah untuk memastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan BGN,” ujar Ilham, Senin (8/6/2026).
Ia menilai Kabupaten Tasikmalaya perlu menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam proses penyelidikan. Pasalnya, terdapat sejumlah informasi dan dugaan yang selama ini berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan.
Ilham mengungkapkan, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah dugaan praktik jual beli lokasi atau titik pendirian dapur umum yang disebut-sebut melibatkan pihak tertentu. Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan penguasaan sejumlah dapur oleh satu kelompok atau pengurus yayasan tertentu.
Tak hanya itu, Ilham juga meminta aparat menelusuri informasi mengenai dugaan penyalahgunaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan profesional agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Ilham menyoroti peran sejumlah paguyuban yayasan dan mitra pelaksana program yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan pendukung keberhasilan program pemerintah.
Baca Juga:Foto Perdana The Second Child Bikin Penasaran, Lim Soo Jung dan Park So Yi Terjebak Rahasia Kelam Masa LaluDPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya Sembelih 4 Sapi dan 6 Domba pada Iduladha 1447 Hijiriah
Namun, ia menilai terdapat indikasi bahwa sebagian pihak justru memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.