Di bidang kesehatan, pelayanan rumah sakit dan sistem pendaftaran online kembali menjadi sorotan. Persoalan itu dinilai masih menjadi “penyakit lama” pelayanan publik yang belum kunjung sembuh.
Sementara persoalan sampah juga belum lepas dari perhatian. DPRD meminta percepatan penanganan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi bank sampah, hingga memastikan fungsi IPAL TPA Ciangir berjalan maksimal.
Tak hanya itu, banjir, jalan rusak, hingga pengawasan investasi dan perizinan turut masuk daftar evaluasi.
Baca Juga:Sampah Menggunung di 4 Titik Kota Tasikmalaya, DLH Akui Armada Tua Jadi KendalaPedagang Protes Retribusi Naik, Pemkot Tasikmalaya Singgung Kios Ilegal
DPRD mengingatkan agar investasi tidak sekadar mengejar angka serapan, tetapi benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi bahkan menyindir banyaknya rekomendasi yang terus bertambah setiap tahun.
“Idealnya rekomendasi itu tiap tahun bukan makin banyak, tapi makin sedikit. Kalau makin banyak berarti rekomendasi sebelumnya belum dikerjakan,” sindirnya.
Menurut Heri, rekomendasi DPRD kini memiliki tekanan lebih kuat karena wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai penegasan Kementerian Dalam Negeri.
Ia mengingatkan, rekomendasi jangan sampai hanya menjadi dokumen tebal penghias meja birokrasi tanpa realisasi nyata.
Sebab, tindak lanjut rekomendasi juga berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah dan insentif fiskal dari pemerintah pusat.
“Kalau outcome kinerjanya bagus, nanti ada pengaruh terhadap insentif daerah dari pusat,” tandasnya. (rezza rizaldi)