Bisnis dengan siapa pun, selama sesuai aturan, tidak salah. Tapi persoalannya menjadi lain bila: apakah bisnis itu digarap oleh ASN yang memiliki akses pada proyek pemerintah? Apakah proyek itu berkaitan dengan bidang kerjanya? Apakah sumber dananya berasal dari anggaran negara?
Di situlah istilah lama muncul kembali: jeruk makan jeruk. Kalau ASN berbisnis, itu boleh. Kalau ASN berbisnis dari uang pribadi, itu juga boleh.
Tapi kalau sumber dananya berasal dari proyek pemerintah—lalu kembali masuk ke lingkar pemerintah—maka publik akan sulit menutup mata.
Baca Juga:Agus Khas Jepara!Bambu Apus Effect!
Karena uang negara bukan milik pribadi. Ia milik publik. Dan publik berhak tahu alurnya. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kontras antara penampilan dan pertanyaan.
ASN itu dikenal modis. Fashion kekinian.Gaya rapi. Penampilan percaya diri. Orang yang melihatnya sering langsung percaya. “Memang pantas kalau dia punya uang banyak.”
Padahal dalam dunia birokrasi apalagi di Kota Tasikmalaya, penampilan tidak selalu mencerminkan sumber kekayaan. Kadang hanya mencerminkan gaya hidup. Kadang mencerminkan jejaring. Kadang juga… mencerminkan sesuatu yang belum terlihat.
Kini publik tidak lagi sekadar bertanya soal transfer. Publik mulai bertanya lebih dalam. Sumber dananya dari mana? Tujuan support-nya untuk apa? Dan apakah di balik support itu ada rencana bisnis yang belum terbuka?
Karena satu hal yang tidak bisa dianggap sepele adalah, gelontoran uang untuk musda para perkumpulan kaum muda bukan sekadar urusan organisasi.
Ia bisa menjadi pintu masuk untuk melihat hubungan yang lebih besar. Hubungan antara jabatan, usaha dan kepentingan.Dan dalam dunia birokrasi, ketika tiga hal itu bertemu jabatan, usaha, dan kepentingan—publik biasanya tidak lagi diam. Publik mulai mengawasi. Diam-diam. Tapi tajam. (red)