TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Kesiapsiagaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya menghadapi laju teknologi yang kian brutal wajib diantisipasi.
Anggota Komisi I DPR RI dari PKB, H. Oleh Soleh, turun langsung meninjau kondisi tersebut saat kunjungan ke kantor Diskominfo, Senin (27/4/2026) sore.
Dalam pertemuan ini Oleh Soleh menekankan tiga hal krusial: kesiapan teknologi, efektivitas sosialisasi PP Tunas, serta perlindungan data pemerintah daerah.
Baca Juga:Jam Kerja ASN Kota Tasikmalaya akan Berubah, Masuk 07.30 Mulai Digodok PerwalkotnyaLahan Sekolah Rakyat di Kota Tasikmalaya Tinggal 3 Titik yang Masih Dikaji
Menurutnya, regulasi seperti PP Tunas tak akan lebih dari sekadar dokumen jika tak ditopang kolaborasi lintas sektor, terutama dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“PP Tunas ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua stakeholder,” ujarnya, memberi nada bahwa birokrasi tak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri di era digital yang serba terhubung.
Ia juga menyoroti pentingnya keamanan data daerah yang dikelola Diskominfo. Meski mengapresiasi indeks pembangunan teknologi Kota Tasikmalaya yang dinilai cukup baik, ia mengingatkan agar capaian itu tak membuat lengah.
“Harus dipertahankan, bahkan bisa jadi rujukan, tentu dengan kolaborasi bersama BSSN,” katanya.
Namun, ia tak menutup mata terhadap realitas: teknologi terus berevolusi, sementara kesiapan daerah kerap tertatih.
Karena itu, ia mendorong peningkatan berkelanjutan, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun perangkat teknologi.
Ia pun menyinggung perlunya peran pemerintah pusat, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), agar lebih kolaboratif dalam memenuhi kebutuhan daerah.
Baca Juga:Lapas Tasikmalaya Over Kapasitas, Diisi 462 Penghuni: Desak Relokasi dan Cabang BaruMahasiswa Bandung Disuntik Ide, JNE Bidik Ledakan Karya di Content Competition 2026
Oleh Soleh bahkan mendorong agar akses internet gratis diperluas hingga ke sekolah swasta, balai warga, hingga pos ronda—sebuah ide yang terdengar sederhana, tapi menohok realitas kesenjangan akses informasi.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat Wi-Fi publik,” kata Fajar, mengamini dorongan tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan berbagai aspirasi kepada DPR RI, termasuk soal keterbatasan anggaran dan infrastruktur.
Respons yang diterima, menurutnya, cukup positif dengan adanya masukan dan peluang solusi.
Di sisi lain, suara dari internal Diskominfo menguak kenyataan yang lebih getir.
Penata Operasional Diskominfo Kota Tasikmalaya, M Fajar Nurgaha, mengakui sejumlah kelemahan mendasar yang masih membelit.