Lahan Sekolah Rakyat di Kota Tasikmalaya Tinggal 3 Titik yang Masih Dikaji

lahan Sekolah Rakyat Kota Tasikmalaya belum jelas
Para siswa SR Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya sedang melaksanakan pembelajaran komputer, Senin (27/4/2026). Rezza Rizaldi / Radar Tasikmalaya
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Dua pekan pascasurvei lokasi, rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Tasikmalaya masih tersendat di titik paling krusial: lahan.

Di tengah geliat program sosial yang sudah lama “digeber”, kepastian lokasi justru belum juga mendarat.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengakui hingga kini masih ada sekitar tiga titik yang dikaji. Beberapa di antaranya berada di wilayah Tamansari dan Bungursari.

Baca Juga:Lapas Tasikmalaya Over Kapasitas, Diisi 462 Penghuni: Desak Relokasi dan Cabang BaruMahasiswa Bandung Disuntik Ide, JNE Bidik Ledakan Karya di Content Competition 2026

Hal itu diungkapkan Diky usai menerima 19 mahasiswa dan dosen pembimbing praktikum laboratorium (magang) dari Poltekesos Bandung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya, Senin (27/4/2026).

Namun, dari sekian opsi itu, papar Diky, persoalan teknis justru menjadi batu sandungan yang tak bisa dianggap remeh.

“Yang harus dipilah itu lokasi, jangan sampai butuh cut and fill. Itu bisa habiskan Rp2 sampai Rp3 miliar. Bahaya lagi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan, anggaran pembebasan lahan sebenarnya telah disiapkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Namun, jika lokasi yang dipilih memerlukan pematangan lahan besar-besaran, maka beban anggaran bisa membengkak—dan ujungnya, program lain bisa ikut terseret.

“Jangan sampai sudah ada anggaran, malah terkuras lagi hanya untuk meratakan tanah,” sindirnya, setengah satir.

Diky menyebut dirinya bersama jajaran siap “berperang” di lapangan untuk merealisasikan proyek tersebut.

Baca Juga:Tanpa Medsos, Jemaah Mengalir: Strategi Sunyi H Asep Yana Jadi Agen Travel Umrah di Tasik Berbuah XpanderKopi Biji Kota Tasikmalaya Resmi Dibuka, Ledakan Kafe Picu Optimisme Ekonomi Kreatif

Namun, keputusan tetap berada di tangan kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kalau kami mah siap, pejuang lapangan. Tapi kebijakan ada di pimpinan,” katanya.

Program Sekolah Rakyat ini sejatinya bukan barang baru. Sejak era Pelaksana Tugas (Plt) Dinsos Ely Suminar, gagasan ini sudah digaungkan sebagai solusi pendidikan inklusif dengan efek ganda (multiplier effect) bagi masyarakat.

Ironisnya, hingga kini manfaat besar yang dijanjikan itu masih tertahan oleh satu hal klasik: lahan belum jelas.

“Manfaatnya banyak. Akan ada pembangunan, perputaran ekonomi. Tapi sampai sekarang belum terwujud karena titik lokasinya belum ada,” ucapnya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, aktivitas di SR Terintegrasi tetap berjalan.

0 Komentar