TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Bale Kota Tasikmalaya, Senin (8/6/2026).
Mereka mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih fokus pada kepentingan masyarakat dibanding belanja yang dinilai kurang mendesak.
Aksi yang berlangsung di halaman Bale Kota itu sempat memanas. Massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian saat berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Pemerintah Kota Tasikmalaya Dorong TPST Regional dan Ubah Sampah Jadi EnergiProyek IPAL Ciangir Rp3,6 Miliar Masih Pincang, DPRD Ingatkan Jangan Hanya Beres di Atas Kertas
Ketegangan terjadi lantaran hingga beberapa waktu aksi berlangsung, belum ada perwakilan pemerintah yang menemui demonstran.
Koordinator aksi HMI Cabang Tasikmalaya, Sidik Amin, menyebut demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang masih membelit masyarakat Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan pengelolaan anggaran.
“Kami menilai masih banyak kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran daerah seharusnya lebih diarahkan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Sidik dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, HMI menyoroti tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Mereka menilai berbagai program pembangunan yang telah berjalan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.
Menurut Sidik, kondisi itu semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius mengalokasikan anggaran pada program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga:Harga Kedelai Impor Naik, Ratusan Perajin Tahu di Tasikmalaya Pangkas Produksi dan Naikan Harga JualParkir Kota Tasikmalaya Dikelola Yayasan, Harapan Tertib Mengaspal di Empat Ruas Jalan Strategis
Selain persoalan kemiskinan, mahasiswa juga mengkritisi sejumlah pos belanja pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah anggaran jamuan makan dan minum rapat pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut mencapai sekitar Rp140 juta dalam satu tahun anggaran.
Bagi HMI, angka tersebut layak dievaluasi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Sebab, ketika rakyat diminta bersabar menghadapi berbagai keterbatasan, meja rapat justru terlihat lebih kenyang dibanding sejumlah kebutuhan publik yang masih menunggu perhatian.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyinggung adanya anggaran jasa laundry kepala daerah yang disebut mencapai sekitar Rp40 juta per tahun.