Pos anggaran tersebut dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Kami mempertanyakan skala prioritas pemerintah. Ketika masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan yang lebih baik, anggaran-anggaran seperti ini tentu harus dievaluasi,” tegas Sidik.
Dalam tuntutannya, HMI mendesak Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan anggaran serta program pembangunan daerah.
Baca Juga:Pemerintah Kota Tasikmalaya Dorong TPST Regional dan Ubah Sampah Jadi EnergiProyek IPAL Ciangir Rp3,6 Miliar Masih Pincang, DPRD Ingatkan Jangan Hanya Beres di Atas Kertas
Mereka juga meminta pemerintah lebih transparan dalam penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain isu anggaran, massa aksi turut menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
HMI meminta pemerintah memastikan kualitas program tersebut terus ditingkatkan dan diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat penerima serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Melalui aksi itu, HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Mereka berharap pembangunan di Kota Tasikmalaya tidak hanya sibuk mengurus kebutuhan birokrasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menanti kehadiran negara secara lebih nyata. (ujang nandar)