Dalam PO, disebutkan bahwa hak suara berada pada ketua dan sekretaris PAC. Kata “dan” menjadi penting. Bagi Agus, kata itu bukan sekadar sambung kalimat.
Ia adalah makna komulatif. Artinya setara.
Ketua dan sekretaris memiliki posisi yang sama dalam memberikan suara. Namun di forum, muncul tafsir lain. Bahwa yang berhak hanya ketua. Sekretaris tidak.
Perbedaan tafsir ini menjadi bahan bakar bagi perdebatan. Membuat suasana semakin panas. Membuat kubu yang merasa dirugikan semakin keras menyampaikan argumen.
Baca Juga:Salah Paham Seujung Sendok, Berujung Penculikan Tukang Bakso di Kota Tasikmalaya: Korban Sudah DitemukanKenzie Kecil Itu Naik Podium, Umurnya Masih 9 Tahun: Cucu dari Azies Rismaya Mahpud!
“Kalau aturan sudah jelas, jangan ditambah-tambah. Supaya kalau ribut, baliknya jelas,” kata Agus.
Agus mengakui, ketegangan dalam forum tidak datang tiba-tiba. Ia sudah mencium potensi itu sejak awal. Sejak muncul kisruh di tingkat badan otonom partai.
Sejak pemecatan beberapa pengurus PAC. Sejak muncul kelompok-kelompok yang membawa kepentingan masing-masing.
Ia bahkan melihat ada tiga kelompok yang terbentuk di lokasi Muscab. Kelompok eksternal. Kelompok internal yang tidak menjadi peserta. Dan kelompok peserta murni.
Menurutnya, dinamika ini membuat suasana menjadi lebih kompleks. Tidak lagi sekadar soal memilih ketua. Tapi soal strategi. Soal pengaruh. Dan soal
kepentingan yang saling bertemu.
Selama forum berlangsung, Agus mengaku memilih diam. Bukan karena tidak punya pendapat. Tapi karena ingin menjaga suasana tetap terkendali.
Namun ketika muncul narasi yang dianggap merugikan salah satu pihak—bahkan mendekati pembunuhan karakter—ia merasa harus turun tangan.
Baca Juga:PKS Kota Tasikmalaya Perluas Basis RW, Strategi Sunyi Menuju Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2029Spanduk Tuyul Hebohkan Kota Tasikmalaya, Warga Kebong Kembang Resah Uangnya Sering Raib Misterius
Sebagai penanggung jawab Muscab, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk meluruskan situasi. Termasuk menyusun kronologi resmi.
Dan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ke DPW PPP Jawa Barat. Dan juga ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
Di akhir penjelasannya, Agus kembali menegaskan satu hal. Bahwa yang harus dicari bukan sekadar siapa yang salah. Tapi siapa yang mendorong situasi ini menjadi panas.
Siapa yang membuat seorang pejabat pusat turun terlalu jauh ke arena yang seharusnya belum menjadi wilayahnya. Karena menurutnya, di balik peristiwa itu, ada rangkaian peristiwa sebelumnya.