TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Di tengah padatnya ritme kerja pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, satu nama bergerak nyaris tanpa sorot: Muhamad Miqdar Nurdin. Usianya baru 25 tahun, tapi tanggung jawabnya tak bisa disebut ringan.
Ia menjadi sekretaris pribadi (sekpri), posisi yang kerap luput dari panggung, namun menentukan jalannya pertunjukan.
Miqdar bukan tipe yang mengejar sorotan. Ia justru nyaman mengatur dari belakang—menyusun jadwal, memastikan agenda, hingga merapikan detail kecil yang sering dianggap sepele, padahal kerap jadi penentu apakah roda birokrasi berputar mulus atau tersendat.
Baca Juga:Spanduk “Tuyul” di Kebon Kembang Kota Tasikmalaya Dicopot, Keresahan Warga MeredaSentuhan di Balik Papan: Versi Korban Perempuan Dugaan Asusila Berujung Penculikan di Kota Tasikmalaya
“Peran ini memang nggak selalu kelihatan. Tapi dari situ saya belajar konsisten dan rapi,” ujarnya.
Lahir dan besar di Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Miqdar menempuh jalur pendidikan yang sederhana. Ia melanjutkan kuliah di STIA YPPT Priatim Tasikmalaya sejak 2019. Di kampus, ia tak sekadar hadir sebagai mahasiswa.
Organisasi jadi ruang latihannya—dari Badan Legislatif Mahasiswa hingga Dewan Perwakilan Mahasiswa, bahkan sempat menjabat ketua umum.
Selepas meraih gelar S1 pada 2023, ia tak berhenti. Miqdar memilih melanjutkan pendidikan S2 di kampus yang sama.
Baginya, langkah itu bukan sekadar formalitas akademik, melainkan upaya menjaga arah di tengah laju aktivitas yang kian cepat.
“Saya ngerasa perlu tetap belajar, supaya yang dijalani nggak cuma pengalaman, tapi juga punya pijakan,” katanya.
Di jalur organisasi, ia juga menapaki tangga yang tak singkat. Dari Ketua PK Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) STIA YPPT Priatim (2022–2023), lalu naik menjadi Ketua Umum PC IMM Kabupaten Tasikmalaya (2024–2025).
Baca Juga:Kasus Tukang Bakso di Kota Tasikmalaya Diculik karena Dugaan Asusila Dilaporkan ke Polisi, ini Pengakuan SaksiTiga Periode Tanpa Banyak Suara!
Kini, ia berada di level provinsi sebagai Wakil Bendahara Umum DPD IMM Jawa Barat (2025–2027), mengurus hal yang sering dianggap sensitif: keuangan.
Di titik ini, perannya makin spesifik—dan, lagi-lagi, tidak banyak terlihat. Namun justru di situlah ia merasa perannya penting.
“Nggak semua harus di depan. Yang di belakang itu yang bikin semuanya tetap jalan,” ucapnya.
Pengalaman sebagai Staf Teknis Bawaslu Kota Tasikmalaya pada 2023 turut membentuk cara kerjanya.