TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP Kota Tasikmalaya berakhir tanpa keputusan formatur.
Muscab yang digelar di Hotel Mandalawangi hingga Sabtu (18/4/2026) sore itu, justru “diparkir” ke tingkat DPW Jawa Barat setelah rapat pleno diwarnai perdebatan sengit.
Rapat yang berlangsung sejak pukul 13.30 WIB itu memanas saat pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan pandangan umum PAC.
Baca Juga:Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Wafat akibat Serangan Jantung, Dunia Pers BerdukaHoaks TNI Pukul Warga Saat Razia Tramadol, Dandim Tasikmalaya Buka Fakta
Interupsi bertubi-tubi terdengar dari ruang sidang Bale Rancage hingga forum sempat diskors untuk salat Ashar.
Usai dilanjutkan, Muscab ke-6 ini akhirnya memutuskan membawa proses Muscab ke DPW PPP Jawa Barat—tanpa satu pun nama formatur disepakati.
Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang meninjau hingga akhir menegaskan keputusan tersebut bukan karena kebuntuan alias deadlock, melainkan langkah menjaga soliditas.
“Bukan deadlock. Ini diambil alih wilayah agar tidak terjadi perpecahan. Semua kader punya semangat yang sama membesarkan partai,” ujarnya.
Menurut dia, keputusan itu memiliki dasar organisasi yang jelas dalam AD/ART dan peraturan organisasi (PO). DPW, kata dia, memiliki kewenangan mengambil alih ketika forum tidak mencapai titik temu.
Ia mengibaratkan dinamika Muscab seperti perjalanan jauh yang perlu “rest area”.
“Berhenti sejenak, isi energi, sudah mau salat Magrib. Biar nanti ada keputusan indah pada waktunya,” katanya, menyiratkan situasi yang panas tapi masih dalam kendali.
Baca Juga:Konflik Internal DPP Jangan Menjalar ke Muscab DPC PPP di TasikmalayaKasus Penganiayaan Kiai Cikatomas Jangan Mandek, Publik Desak Polisi Bergerak Cepat
Uu memastikan, meski dinamika tinggi, kondisi PPP Kota Tasikmalaya tetap kondusif. Bahkan ia menyebut perbedaan pandangan sebagai tanda kader memiliki gairah politik.
“Kalau tidak siap beda, jangan masuk politik,” ucapnya, setengah mengingatkan, setengah menyindir.
Sementara itu, demisioner Plt Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata yang salah satu kandidat, menyebut polemik dipicu tafsir berbeda terhadap aturan PO, khususnya terkait hak suara PAC.
“Ini murni bias tafsir. Ada yang menganggap ketua lebih dominan, ada yang menafsirkan ketua-sekretaris setara. Itu yang memicu perdebatan,” tuturnya.
Ia menegaskan, keputusan membawa Muscab ke DPW adalah bagian dari mekanisme organisasi, bukan kegagalan forum. Bahkan, menurutnya, DPP memiliki kewenangan penuh mengubah hasil apa pun.