“Ini hanya proses administratif. Ujungnya tetap di kewenangan pusat,” katanya.
Hilman juga membantah isu adanya pengusiran Bendahara Umum DPP PPP, Imam Fauzan Amir Uskara dalam forum. Padahal dia turut meninjau.
“Itu tidak benar. Beliau keluar karena mengejar penerbangan, bukan diusir,” tegasnya.
Baca Juga:Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Wafat akibat Serangan Jantung, Dunia Pers BerdukaHoaks TNI Pukul Warga Saat Razia Tramadol, Dandim Tasikmalaya Buka Fakta
Nada serupa disampaikan demisioner Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPC PPP, Enjang Bilawini, yang juga kandidat. Ia menilai dinamika yang terjadi masih dalam batas wajar politik.
“Ini hajat politik. Wajar ada perdebatan, bahkan sedikit gaduh. Tapi bukan keributan,” tegasnya.
Menurutnya, keputusan DPW menghentikan Muscab justru untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Meski demikian, ia tetap optimistis proses berikutnya akan berjalan lancar.
“Ini hanya soal waktu. Kewenangan ada di DPW, dan semua kader akan patuh,” katanya.
Dengan belum ditetapkannya formatur, nasib kepengurusan PPP Kota Tasikmalaya kini menunggu keputusan DPW Jawa Barat dalam waktu maksimal sepekan ke depan.
Di tengah panasnya forum, satu hal yang tersisa: ego politik belum benar-benar dingin, hanya sedang dititipkan sementara di “rest area” wilayah. (rezza rizaldi)