TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya di Hotel Mandalawangi, Sabtu (18/4/2026), bukan sekadar agenda rutin organisasi.
Forum ini justru menjadi panggung terbuka—di mana bara konflik internal DPP diakui ada, namun diminta tidak merembet ke daerah.
Bendahara Umum DPP PPP, Imam Fauzan Amir Uskara, secara blak-blakan mengakui adanya kegelisahan kader akibat dinamika di pusat.
Baca Juga:Kasus Penganiayaan Kiai Cikatomas Jangan Mandek, Publik Desak Polisi Bergerak CepatASN IKAPTK Kota Tasikmalaya Wajib Menjadi Motor Pelayanan Publik
Ia menyebut “surat-surat” yang beredar telah memicu spekulasi hingga tekanan terhadap anggota legislatif.
“Jangan sampai kisruh pusat menjalar ke tingkat bawah. Fokus saja pada kerja kerakyatan. Urusan DPP, biarkan DPP yang menyelesaikan,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan anggota DPR dari PPP agar tidak ikut terseret konflik. Sebab, menurutnya, keterlibatan justru berpotensi menimbulkan tekanan politik lanjutan.
Di sisi lain, Fauzan juga meluruskan polemik terkait legalitas kepengurusan dan pelaksanaan musyawarah wilayah serta cabang.
Ia menegaskan, seluruh tahapan sudah sesuai AD/ART dan keputusan organisasi.
“Setelah SK keluar, selesai. Taat itu ke partai, bukan ke personal,” tegasnya, menyentil keras kecenderungan kader yang masih terjebak pada kubu-kubuan.
Nada satir pun muncul ketika ia menyinggung masih adanya kader yang belum menerima kepemimpinan hasil rekonsiliasi.
Baca Juga:Kota Tasikmalaya Kejar Lahan SR 7 Hektar, Titik di Bungursari Hampir 80 Persen DealPenganiayaan Kiai Sepuh Cikatomas Picu Tekanan, Santri Siap Turun Jika Polisi Lamban
“Kalau masih bicara kubu, berarti belum selesai dengan masa lalu,” sindirnya.
Lebih jauh, ia mematok target ambisius: mengembalikan PPP ke Senayan pada Pemilu 2029.
Strategi, data, dan keterbukaan terhadap kader potensial disebutnya sebagai kunci—bukan sekadar slogan kemenangan.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menekankan bahwa Muscab adalah mandat konstitusi partai, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Yang penting programnya realistis, jangan terlalu ideal tapi sulit dijalankan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa rivalitas dalam kontestasi internal adalah hal wajar, namun harus berakhir setelah keputusan ditetapkan.
“Silakan bertarung, tapi setelah ada SK, selesai. Jangan ada konflik berkepanjangan,” sarannya.
Ketua DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa Muscab merupakan bagian dari tradisi musyawarah yang wajib dijalankan dalam organisasi, sekaligus refleksi nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan.