TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Lonjakan kuota jemaah haji di Kota Tasikmalaya tahun 2026 memantik dinamika baru dalam penganggaran daerah.
Dari semula diproyeksikan sekitar 700 orang, jumlah jemaah justru melonjak drastis menjadi 1.348 orang.
Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Tasikmalaya harus “memutar otak” agar pelayanan tetap berjalan tanpa membebani jemaah.
Baca Juga:CFD ASN Kota Tasikmalaya: Ganti Gaya, Bukan Ganti Kebiasaan!Kasus Konten Eksploitasi Anak di Kota Tasikmalaya Segera Disidang, SL Terancam 10 Tahun Penjara
Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kota Tasikmalaya, Nurul Awalin, mengakui peningkatan kuota tersebut sempat membuat pihaknya kelabakan.
Pasalnya, anggaran yang disiapkan sebelumnya hanya mengakomodasi sekitar setengah dari jumlah jemaah saat ini.
“Awalnya kita rencanakan 700-an, tiba-tiba kuota jadi 1.348. Ini jelas bikin kaget. Tapi komitmen pemerintah daerah jelas, jangan sampai jemaah dibebani,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Terang Nurul yang ditemui usai Pelepasan Jemaah Haji di Masjid Agung, sesuai amanat undang-undang, pemerintah daerah wajib hadir dalam memfasilitasi penyelenggaraan haji, terutama untuk aspek layanan lokal.
Di Kota Tasikmalaya, komitmen itu diwujudkan melalui pembiayaan transportasi, konsumsi, hingga akomodasi jemaah dari Gedung Dakwah menuju embarkasi dan saat kepulangan.
“Sekarang semua ditanggung APBD. Dulu masih ada iuran jemaah untuk biaya non-haji, sekarang sudah tidak,” katanya.
Nurul menjelaskan, fasilitas yang diberikan meliputi armada bus, konsumsi dua kali makan, snack, serta titik istirahat selama perjalanan.
Baca Juga:Modus Iming-Iming Uang, Pensiunan ASN di Kota Tasikmalaya Tersandung Kasus Asusila AnakMusywil Panas, Asep Rizal Rebut Kursi Ketua PGM Jabar
Meski demikian, ia tak menampik masih ada keterbatasan di lapangan, seperti fasilitas rest area di Tol Cisumdawu yang dinilai belum ideal.
“Yang penting ada masjid dan toilet. Memang belum sempurna, tapi tetap kita maksimalkan,” terangnya dengan nada realistis.
Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Tasikmalaya, Husna Mustopa, menegaskan tahun 2026 menjadi momentum penting karena penyelenggaraan haji kini berada di bawah kementerian baru.
Ia menyebut, tantangan terbesar adalah memastikan pelayanan tetap optimal di tengah perubahan sistem.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini perjalanan spiritual besar. Pemerintah punya kewajiban pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah,” tuturnya.
Ia juga memastikan seluruh dokumen jemaah telah rampung dan siap diberangkatkan.
Selain itu, pembinaan manasik telah dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga kota.