TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Uji coba kebijakan car free day (CFD) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Rabu (15/4/2026) menuai sorotan tajam dari publik.
Alih-alih dipuji sebagai langkah efisiensi energi, kebijakan ini justru disambut sinisme netizen yang menilai praktik di lapangan lebih mirip sandiwara ketimbang perubahan nyata.
Berbagai komentar bermunculan di media sosial, terutama setelah Radar Tasikmalaya merangkum respons warganet yang menyoroti kejanggalan pelaksanaan CFD di sekitar Bale Kota.
Baca Juga:Kasus Konten Eksploitasi Anak di Kota Tasikmalaya Segera Disidang, SL Terancam 10 Tahun PenjaraModus Iming-Iming Uang, Pensiunan ASN di Kota Tasikmalaya Tersandung Kasus Asusila Anak
Seorang netizen, YM Rifqi, menyindir bahwa keteladanan seharusnya dimulai dari pucuk pimpinan.
“Contoan heula ku walikotana,” tulisnya, menegaskan bahwa kebijakan tanpa contoh hanya akan jadi slogan kosong.
Namun tidak semua komentar bernada negatif. Herra Haerani mencoba melihat sisi positif kebijakan tersebut.
Ia menyebut bahwa transformasi memang membutuhkan waktu dan proses.
Menurutnya, setidaknya sudah ada niat baik dari ASN untuk mengikuti instruksi atasan dalam rangka efisiensi bahan bakar di tengah isu krisis energi.
Meski demikian, suara skeptis justru lebih dominan. Ricky Subagja menyoroti praktik “akal-akalan” ASN yang tetap membawa kendaraan, namun memarkirkannya di luar area kantor.
“Kalau nyimpen mobil dekat kantor ya sama saja,” sindirnya.
Komentar lebih pedas datang dari Hery Heraone yang menilai budaya kerja ASN belum berubah.
Baca Juga:Musywil Panas, Asep Rizal Rebut Kursi Ketua PGM JabarRanting Disapu, PAC Ditinggal: Kisruh PPP Kota Tasikmalaya Kian Terbuka
Ia menyebut kebiasaan “di depan patuh, di belakang longgar” masih mengakar, bahkan menyentil pimpinan yang dianggap alergi terhadap kritik.
Senada, Eddy Mozart menilai kebijakan ini berpotensi hanya menjadi tren sesaat.
Ia menyebut pola lama akan kembali ketika pengawasan melemah. “Yang penting kelihatan tidak bawa kendaraan, padahal tetap sama,” ujarnya.
Netizen lain, Agus Yamarto, bahkan menyoroti lemahnya kontrol. Ia menilai kebijakan hanya berhenti pada surat edaran tanpa pengawasan nyata, sehingga sulit dijadikan bahan evaluasi.
Sementara itu, Jeje ZA membandingkan dengan budaya kerja di perusahaan Jepang yang lebih disiplin dan konsisten.
Ia menyayangkan bahwa di Indonesia, kebijakan sering kali berujung seperti “drama tanpa akhir”.