Rekor! Setelah Pileg 2024, 7 Perempuan Bakal Duduk di Kursi DPRD Kota Tasikmalaya

2024, caleg perempuan, dprd
Caleg-caleg perempuan yang meninggu ditetapkan dan dilantik mejadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2024-2029
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Suara perempuan di kursi legislatif DPRD Kota Tasikmalaya 2024-2029 tampaknya bakal lebih menguat di banding sebelumnya. Untuk pertama kalinya, caleg perempuan yang akan duduk di kursi DPRD mencapai 7 orang.

Sebagaimana diketahui hasil perhitungan 10 PPK di Kota Tasikmalaya sudah selesai. Kursi partai dan suara caleg potensial yang akan menduduki kursi legislatif DPRD periode 2024-2029 pun sudah terpetakan.

Berdasarkan perhitungan, ada 7 caleg perempuan yang bakal duduk di kursi DPRD. 3 orang merupakan caleg petahana sedangkan 4 lagi adalah wajah baru.

Baca Juga:Kursi DPRD PPP dan PDI Perjuangan Merosot di Pileg 2024 Kota Tasikmalaya, Ini Penjelasan Pengurus Partai!Dear Pak Caleg Mantan Kepsek, Para Orang Tua Siswa SDN Pakemitan 1 dan 3 Masih Menunggu Pengembalian Uang Tabungan yang Anda Ambil

7 caleg perempuan itu adalah Aufa Sezara Dianjani dan Hj Siti Hajar Juhariah dari Partai Demokrat, Hj Nurjanah dan Hj Ai Elah Rohilah dari PPP, Evi Silviani dan Elza Kirana Putri dari Partai Gerindra serta Eti Guspitawati dari PDI Perjuangan.
Jumlah ini terbilang paling banyak sepanjang sejarah legislatif Kota Tasikmalaya. Karena sebelumnya, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari kalangan Perempuan belum pernah lebih dari 4 orang.

Sebagaimana diketahui, Periode awal 2004-2009 caleg perempuan di DPRD Kota Tasikmalaya hanya 1 orang, lalu di Periode 2009-2014 ada 3 orang, periode 2014-2019 4 orang, periode 2019-2024 3 orang.

Aktivis perempuan sekaligus Direktur Taman Jingga Ipa Zumrotul Falihah bersyukur dengan bertambahnya keterwakilan perempuan di kursi DPRD. Namun dia berharap mereka yang akan dilantik bisa mempersiapkan diri agar bisa membawa kepentingan perempuan juga. “Karena mereka sebagai perempuan harusnya bisa memahami kebutuhan para perempuan,” ungkapnya.

Karena sejauh dalam hal penganggaran saja dia melihat keberpihakan perempuan dan anak masih minim. Meskipun, bukan berarti mereka mengesampingkan kepentingan publik yang lebih general. “Karena persoalan perempuan itu melekat dengan kepentingan anak, dan dari segi anggaran keberpihakannya masih minim,” terangnya.

Untuk bisa proaktif membawa kepentingan perempuan tentunya mereka harus intens berkomunikasi dengan oraganisasi-organisasi perempuan. Supaya bisa memahami lebih mendalam apa yang menjadi kebutuhan. “Karena akan ada masukan-masukan dari organisasi-organisasi perempuan,” katanya.

0 Komentar