TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kota Tasikmalaya kembali mengejar penghargaan Adipura yang menjadi salah satu simbol kota yang bersih. Kendati demikian, persoalan sampah masih belum ditangani secara maksimal.
Dari informasi yang dihimpun Radar, dalam waktu dekat ini penilaian Adipura akan kembali dilaksanakan. Di mana tim penilai akan mengecek titik-titik pantau yang menjadi indikator, khususnya masalah sampah.
Hal itu diakui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya H Deni Diyana. Pihaknya pun terus melakukan pembenahan karena kendala terbesar di Kota Tasikmalaya adalah persoalan sampah. “Untuk indikator lain kita sudah cukup bagus, yang masih kurang itu dalam urusan sampah,” ungkapnya kepada Radar, Senin (29/7/2024).
Baca Juga:Tidak Ada Tumbal! UPTD Sebut Lapangan Alun-Alun Dadaha Boleh Dipakai Konser Musik, Tapi EO Minta di StadionDari Mulai Potong Cincin Sampai Urusan Kunci Sepeda Motor, Ditangani Damkar Kota Tasikmalaya
Pihaknya sedang mengidentifikasi berbagai kelemahan dari tahun sebelumnya. Hal itu akan jadi bahan pembahasan ketika rapat koordinasi tingkat kota. “Karena nanti Pemkot akan membentuk tim,” tuturnya.
Dalam penanganan sampah sendiri masalah terbesarnya yakni ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir. Sedangkan alat berat untuk mengondisikan gunungan sampah di lokasi masih kerepotan. “Tapi tahun ini kita upayakan lebih baik,” ujarnya.
Sementara, sarana prasarana penanganan sampah pun jauh dari ideal dari mulai armada pengangkut sampai alat berat di TPA. Hal ini membuat persoalan sampah semakin kompleks sehingga solusinya tidak sederhana. “Kondisi sapras (sarana prasarana) juga memang jadi kendala,” katanya.
Berdasarkan catatan DLH, armada pengangkut sampah yang dimiliki saat ini yakni 26 unit dump truck, 10 arm roll, 2 truk angkle, 2 pickup, 25 unit motor roda 3. Sebagian armada tersebut kondisinya rusak sehingga tidak semua beroperasi.
Tahun ini, anggaran penanganan sampah yang dialokasikan ada di angka Rp 8,4 miliar. Di mana lebih dari setengahnya habis untuk membayar upah pegawai yang jumlahnya 267 orang, sehingga untuk operasional tidak sampai Rp 4 miliar.
H Deni mengatakan bahwa ketersediaan untuk operasional penanganan sampah memang cukup terbatas. Sehingga untuk bahan bakar saja agar pengangkutan berjalan optimal pihaknya sangat kerepotan. “Untuk BBM saja kita cukup terkendala,” katanya.