TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ada audiensi. Ada pakar hukum. Ada panitia seleksi. Ada anggota DPRD. Ada Sekda. Bahkan ada Asep Maman Permana alias Asep MP, orang yang namanya paling ramai dibicarakan dalam polemik Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
Lengkap. Kalau ini seminar, pesertanya sudah memenuhi syarat. Kalau ini sidang pengadilan, belum tentu. Sebab ini bukan pengadilan. Ini audiensi. Tempat orang menyampaikan keberatan, mendengarkan penjelasan, lalu mencari jalan keluar.
Tetapi ada satu yang terasa kurang. Suara dari orang yang paling banyak ditanyakan.Asep MP hadir. Kemejanya kuning. Kacamatanya hitam. Wajahnya serius mengikuti pemaparan perwakilan Lembaga Advokasi Kebijakan dan Informasi Publik (LAKIP).
Baca Juga:Lapak Parkir Dadaha Perlu Dipelototi Minimal Sebulan, Untuk Menentukan Potensi dan Target PendapatanPengangkatan Dewas RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Bisa Batal Demi Hukum, Pemkot Disarankan Rekrutmen Ulang
Ia mendengarkan. Tetapi, menurut informasi yang dihimpun, ia tidak menyampaikan sepatah kata pun. Diam itu tentu bukan pelanggaran. Orang boleh hadir tanpa berbicara. Apalagi jika memang bukan dirinya yang mendapat giliran.
Namun, dalam sebuah polemik yang menyangkut namanya sendiri, diam justru bisa melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Mengapa tidak sekalian menjelaskan?Bagaimana kronologi dirinya bisa diangkat menjadi Dewas? Apa yang sebenarnya terjadi sejak proses seleksi, pemberian cuti, hingga pelantikan?
Dan yang tidak kalah penting: apa yang ingin ia kerjakan untuk memperbaiki RSUD dr Soekardjo?
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Itu kesempatan. Kesempatan untuk menjelaskan dari sudut pandang orang yang paling mengetahui perjalanan dirinya sendiri.
Sayang, kesempatan itu berlalu tanpa suara. Audiensi atau Kuliah Umum? Rabu (14/10/2026), DPRD Kota Tasikmalaya akhirnya menerima audiensi LAKIP bersama panitia seleksi Dewas RSUD dr Soekardjo.
Awalnya, pertemuan itu kembali hendak dilakukan tertutup dari media. H Dodo Rosada sempat meminta agar audiensi berlangsung tertutup. Namun LAKIP keberatan. Alasannya sederhana: persoalan yang dibicarakan menyangkut kepentingan publik sehingga pembahasannya perlu transparan.
Baca Juga:Cuan Besar Festival Lampu Lumiland Dadaha, Pendapatan Pemkot Tasikmalaya Bisa Tembus Ratusan JutaMasalah Kepatutan Akan Melekat, Polemik Dewas RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Dinilai Tidak Akan Selesai
Akhirnya, persoalan keterbukaan itu sendiri menjadi bagian dari cerita. Lucu juga. Orang datang membawa pertanyaan tentang tata kelola. Sebelum membahas tata kelola, mereka harus terlebih dahulu membahas apakah pembahasannya boleh dilihat publik.
Seperti hendak memeriksa isi lemari, tetapi lebih dulu berdebat apakah pintunya boleh dibuka. Padahal inti audiensi bukan pintu. Intinya adalah kursi Dewas. Dan apakah kursi itu diperoleh melalui proses yang benar.