TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Meskipun secara aturan tidak ada pelanggaran, masalah kepatutan pengangkatan H Asep MP sebagai Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya akan menjadi label yang akan terus melekat. Meskipun diredam, ke depannya persoalan ini berpotensi terus diungkit sebagai langkah pemerintah yang tidak patut.
Birokrasi pemerintahan bergerak melalui sistem yang diatur oleh regulasi sebagai dasar hukum kebijakan. Namun di samping aturan, ada norma yang tidak tertulis dalam dokumen regulasi namun berpengaruh besar bagi kepercayaan publik.
Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat menjelaskan bahwa pemerintah dan DPRD Kota Tasikmalaya sudah mengakui bahwa pengangkatan Asep MP sebagai dewas RSUD merupakan hal yang tidak patut dilakukan. Namun faktanya ketidakpatutan itu dibiarkan seolah bukan sebuah masalah dengan dalih tidak ada pelanggaran aturan.
Baca Juga:Tolak Keberadaan Tempat Karaoke, PPP Surati Wali Kota TasikmalayaBerikan Pelayanan, Kejar Pendapatan! Tim Penataan Dadaha Dituntut Sadar Tanggung Jawab
“Pejabat pemkot dan DPRD kan mengakui masalahnya soal kepatutan, artinya mereka mengonfirmasi bahwa itu tidak patut dilakukan,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (13/10/2026).
Ditambah lagi, hubungan antara Asep MP dan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan sudah menjadi rahasia umum. Sehingga memperkuat perspektif bahwa pengangkatan dewas ini merupakan politik balas budi, masalahnya caranya terlalu dipaksakan. “Jadi wali kota sampai rela melakukan hal yang tidak patut demi Asep MP, kan miris, di mana kehormatan sebagai kepala daerah,” ucapnya.
Polemik ini bisa saja diabaikan terus oleh Pemkot Tasikmalaya, tapi tidak akan menghapus penilaian publik terhadap pemerintah yang sudah melakukan perilaku yang tidak patut. Ini juga akan berdampak pada kondusivitas di RSUD dr Soekardjo. “Misal ketika ada masalah di rumah sakit atau pemkot, perspektifnya akan ke situ lagi, wajar bermasalah karena hasil perilaku yang tidak patut,” ucapnya.
Seperti penilaian publik terhadap Viman dengan aktivitas lari, meskipun bukan pelanggaran namun itu jadi guyonan bagi masyarakat. “Kan sudah sering muncul kalimat di publik bahwa wali kota itu hanya bisa lari saja, masalah dewas ini juga tidak akan jauh dampaknya seperti itu,” terangnya.