Diki menegaskan, persoalan tersebut bukan merupakan pertarungan kepentingan antarkelompok mahasiswa. Menurutnya, inti persoalan adalah memastikan proses demokrasi mahasiswa berjalan sesuai aturan dan tidak melahirkan keputusan yang dibuat tanpa mekanisme yang dapat diuji secara terbuka.
“Kalau prosesnya benar, tidak ada alasan untuk takut membuka forum. Kalau audiensi saja tidak difasilitasi, bagaimana mahasiswa bisa percaya bahwa proses kelembagaan ini benar-benar demokratis?” tegasnya.(Ujang Nandar)