Soal Protes dari Juru Parkir, UPTD Dadaha Tegaskan Wacana Pengelolaan oleh Vendor Belum Pasti

PKL dan parkir dadaha
Deretan PKL di trotoar berbaur dengan lahan dengan parkir kendaraan di Jalan Dadaha, Senin (31/8/2026). (Foto: Rangga Jatnika/Radar Tasikmalaya)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – UPTD Pengelola Komplek Dadaha menegaskan bahwa pengelolaan parkir oleh vendor baru sebatas wacana. Belum ada kesepakatan serta keputusan untuk merealisasikan hal tersebut.

Kepala UPTD Kompleks Olahraga Dadaha, Dadang Ismail tidak membantah soal adanya wacana parkir dikelola oleh vendor. Kendati demikian, hal itu belum diputuskan karena saat ini pihaknya masih fokus pada penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah kerjanya itu.

“Belum, Kang,” singkat Dadang saat dikonfirmasi mengenai kepastian pengelolaan parkir Dadaha oleh vendor, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga:Maulid yang Menunggu Wali Kota!Audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya, Vendor Bongkar Boroknya Parkir

Kendati demikian, diberlakukannya parkir oleh vendor pun bisa menjadi bagian dari upaya penataan Dadaha. Maka dari itu pihaknya akan menunggu keputusan hasil kesepakatan dari tim penataan yang melibatkan berbagai dinas.

“Sekarang masih rapat bersama tim penataan,” ujarnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa urusan parkir di kawasan Dadaha masih menggantung. Kemungkinan pengelolaannya dipegang oleh swasta masih cukup besar dan menjadi kekhawatiran para juru parkir yang saat ini mengais rezeki di kawasan tersebut.

Wacana tersebut sebelumnya diprotes oleh para juru parkir yang beraktivitas di kawasan Dadaha. Adanya vendor dinilai bisa merebut penghasilan mereka yang mengandalkan dari uang parkir.

Salah seorang juru parkir Dadaha, Delta mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya serta warga sudah menyampaikan keberatan tersebut kepada UPTD. Karena bagaimana pun areanya bersentuhan langsung dengan permukiman warga.

“Kami menolak kalau parkir dikelola pihak ketiga. Kawasan Dadaha sendiri berada di kompleks permukiman warga,” ujar Delta.

Pihaknya juga sudah meminta kepada UPTD, jika tidak akan mengelola parkir secara langsung, menurutnya pemerintah bisa bekerja sama atau memberdayakan masyarakat untuk urusan pengelolaan parkir Dadaha. “Tetapi sampai sekarang belum ada tembusan sama sekali,” katanya. (Ujang Nandar)

0 Komentar