TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Muhamad Abdul Karim resmi mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tasikmalaya periode 2026-2031, Rabu (2/9/2026).
Pengembalian berkas tersebut turut diantar sejumlah organisasi dan asosiasi dunia usaha. Di antaranya Aspekindo, Gapeksindo, Gapensi, Akli, PHRI/IWAPI dan Hipmi.
Kehadiran sejumlah organisasi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap Karim untuk mengikuti kontestasi Musyawarah Kota (Mukota) V KADIN Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Tangisan Bayi di Rumah Kosong Indihiang Kota Tasikmalaya Bikin Geger, Sempat Dikira Suara KucingNgantuk saat Berkendara, Avanza Hantam Pot dan Tiang PJU di Jalan Letnan Harun Tasikmalaya
Karim mengatakan, langkahnya maju dalam kontestasi tersebut tidak semata-mata mengejar posisi ketua.
Ia ingin membawa isu yang lebih besar, yakni bagaimana dunia usaha Kota Tasikmalaya menghadapi perubahan ekonomi yang bergerak semakin cepat.
Menurutnya, pelaku usaha saat ini menghadapi tantangan mulai dari perubahan perilaku konsumen, digitalisasi, akses pembiayaan, perluasan pasar hingga ketidakpastian ekonomi global.
“Tantangan dunia usaha hari ini sudah berbeda. Persaingan tidak hanya terjadi antarpelaku usaha di Tasikmalaya, tetapi sudah masuk pada persaingan regional, nasional bahkan global,” ujar Karim.
Karena itu, ia menilai KADIN harus mampu menjadi organisasi yang benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi dunia usaha.
“Jangan sampai kita hanya menjadi pasar. Kita harus mampu menjadi pemain. Produk-produk Tasikmalaya harus semakin kuat, usaha mikro dan kecil harus naik kelas, pengusaha muda harus mendapatkan ruang, dan jejaring bisnis harus diperluas,” katanya.
Karim menilai kondisi tersebut membuat KADIN tidak bisa lagi bergerak dengan pola business as usual.
Baca Juga:Muludan Tingkat Kota Tasikmalaya di Pengajian Reboan Batal, Agenda yang Sudah Disiapkan Ikut MundurFiskal Pemkot Tasikmalaya Terbatas, Diky Candra Jadi “Makelar Surga” Jembatani Bantuan Komeng dan Lola
Organisasi dunia usaha itu, kata dia, harus menjadi rumah bersama bagi pengusaha besar, menengah, kecil dan mikro, termasuk pengusaha muda serta pelaku ekonomi kreatif.
Ia juga menyoroti pentingnya posisi KADIN sebagai jembatan antara pemerintah dan dunia usaha.
Menurut Karim, komunikasi dua arah harus diperkuat agar kebijakan pemerintah tidak berhenti di atas meja, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dirasakan pelaku usaha di lapangan.
“Peran KADIN bukan hanya membuat kegiatan atau forum. Yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi dunia usaha bisa dikonsolidasikan dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret,” terangnya.
Karim turut menyinggung momentum Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data dunia usaha menjadi modal penting untuk menentukan arah kebijakan ekonomi.