Nanang juga meminta penataan ulang ruas parkir yang menjadi tanggung jawab jukir. Sebab, kondisi di lapangan ditemukan satu jukir mengawasi ruas parkir hingga sekitar 100 meter.
“Begitu kendaraan masuk teu markiran, begitu keluar rap-rit, rap-rit muncul. Kenapa? Gara-gara terlalu luas ruas panjang parkir yang harus dia kelola, harus dia awasi,” katanya.
Persoalan lainnya, kata Nanang, berkaitan dengan kondisi ekonomi para jukir yang masih memiliki kewajiban membayar pinjaman kepada pihak tertentu. Ia menyebut ada jukir yang harus membayar kepada “Kosipa” maupun “Bang Emok” terlebih dahulu.
Baca Juga:Tender Kursi Ketua GAPENSIGUS KIKIN, DARI TEBUIRENG KE PBNU
Akibatnya, uang yang seharusnya digunakan untuk setoran parkir tidak seluruhnya sampai ke target yang ditentukan.
“Banyak para jukir yang dikejar-kejar Kosipa dan Bang Emok. Jadi diheulakeun heula bayar ka Kosipa atawa ka Bang Emod, atawa ka pinjaman lah sifatnya. Sehingga setoran jukirnya tidak sampai target,” ujarnya.
Nanang kemudian merekomendasikan agar segera dilakukan kajian terkait keberadaan sejumlah pihak yang melakukan penarikan retribusi parkir tanpa SPK. Ia mempertanyakan dasar legalitas penarikan retribusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu apabila tidak memiliki dasar kerja sama dengan Dishub.
“Kalau ada bagus, kalau tidak ada kan harus diperjelas. Harus ada dasar. Misalkan forum ini mau menarik pengelolaan retribusi, silakan ajukan ke Dishub supaya ada legalitasnya,” kata Nanang.
Menurutnya, kejelasan legalitas penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara pihak ketiga atau vendor dengan pihak lain yang juga menarik retribusi.
“Kalau masing-masing pihak sudah punya legalitas, sudah punya dasar hukum, ada SPK, jadi enak. Wilayah yang dikelola forum ini, wilayah yang dikelola vendor ini. Selama ini kan jadi tumpang tindih,” jelasnya.
Nanang juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan vendor tidak berarti pihak ketiga bisa begitu saja datang dan menarik retribusi dari para jukir. Menurut dia, sebelum pengelolaan dilakukan, pihak vendor terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan para jukir untuk mendengar aspirasi, keluhan dan kendala mereka.
