TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Usulan program pembangunan dan rehabilitasi dari Kota Tasikmalaya masih relatif minim. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy pun mendorong pemkot agar mempercepat dan memprioritaskan usulan proyek melalui program Inpres 02.
Hal itu dibahas saat Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menerima jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di ruang kerjanya, Rabu (26/8/2026).
Humas BBWS Citanduy Rahmat Syah mengatakan, pihaknya mendorong Pemkot Tasikmalaya segera mengecek kebutuhan pembangunan dan mengajukan program prioritas. “Hingga 24 Agustus 2026, pengajuan dari Kota Tasikmalaya masih relatif minim, baru dua pengajuan,” ujarnya.
Baca Juga:DPP CBN Mendesak Pemkot Tasikmalaya Evaluasi Pajak MBLBKondusivitas Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi, Kadin Kota Tasikmalaya Minta Masyarakat Bijak Menyikapi Informasi
Wali Kota Viman Alfarizi mengatakan, dua usulan tersebut yakni rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bengkok dan jaringan tersier DI Citanduy. Selain itu, dari 21 usulan irigasi tersier yang diajukan, sebanyak tujuh titik telah terinput dalam SIPURI. Terdapat pula satu usulan rehabilitasi DI dan satu usulan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).
“Kami berharap ada dukungan dari BBWS, termasuk konsultan khusus dan PU daerah terkait data teknis yang menjadi kelengkapan administrasi,” kata dia.
Viman meminta rehabilitasi DI Bengkok menjadi salah satu prioritas dalam program Inpres 02. Ia juga meminta usulan lainnya segera dilengkapi, termasuk JIAT untuk wilayah hilir DI Cikunten dan kawasan yang membutuhkan pasokan air di luar jaringan irigasi.
Menurut Viman, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai kebutuhan masyarakat. “Dengan adanya diskusi ini, kami berharap sinergitas antara daerah dan pusat dalam membangun Kota Tasikmalaya semakin kuat, termasuk dalam mendukung swasembada pangan,” ungkap Viman.
Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Hendra Budiman mengatakan, koordinasi lintas instansi penting dilakukan sebelum perencanaan dan pengajuan anggaran.
Sejumlah persoalan yang dibahas di antaranya normalisasi sungai, sedimentasi, pemeliharaan jaringan irigasi hingga distribusi air.
Hendra mencontohkan Sungai Cikalang yang berkaitan dengan kebutuhan DI Cimindi dan sebelumnya sempat mengalami banjir. Sungai Cimulu yang menjadi kewenangan provinsi juga dinilai membutuhkan perhatian karena terdapat sedimentasi pada aliran sungai dan bendung utama.