TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID—Rencana pengosongan area jogging track dari aktivitas usaha dagang menimbulkan kegaduhan di kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka khawatir kehilangan mata pencaharian sehingga meminta Pemkot Tasikmalaya bisa menyiapkan area yang bisa mereka gunakan untuk melapak.
Kegaduhan para PKL ini menyusul surat imbauan pemerintah untuk segera mengosongkan kawasan jogging track. Ditambah terpasangnya spanduk penolakan keberadaan yang mengatasnamakan warga Babakan Serang.
Para pedagang pun berkumpul di kawasan trek jogging Dadaha, Selasa pagi (25/8/2026). Mereka keberatan jika kawasan itu harus steril tanpa ada lokasi jualan yang baru.
Baca Juga:Kuatkan UMKM Rajapolah Tasikmalaya, Dorong Produk Lokal Naik Kelas Kuasai Pasar DigitalPendapatan Daerah Menyempit, TPP Kota Tasik Melompat!
Ketua Paguyuban Pedagang Kecil dan Mikro Kompleks Dadaha, H. Ana Nuryana, mengatakan para pedagang sebenarnya tidak menolak apabila pemerintah melakukan penataan kawasan Dadaha. Namun, penataan tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas berjualan di kawasan tersebut.
“Kami setuju kalau ada penataan. Yang kami harapkan adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik. Dadaha tetap tertata rapi, tetapi kegiatan berjualan para pedagang juga tetap bisa berjalan,” ujarnya.
Ana menjelaskan, pihak paguyuban juga telah berupaya menempuh jalur komunikasi dengan pemerintah. Bahkan, pengurus paguyuban telah mengajukan permohonan audiensi kepada Wali Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya untuk membahas persoalan tersebut.
Ia berharap, sebelum dilakukan pengosongan atau penertiban terhadap PKL, pemerintah terlebih dahulu menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang.
“Jangan sampai setelah ditertibkan baru mencari solusi. Kami meminta sebelum pengosongan dilakukan, solusi untuk para pedagang sudah disiapkan,” katanya.
Menurutnya, keberadaan para pedagang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Banyak keluarga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari usaha tersebut. Karena itu, penataan harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
Ana menyebutkan, jumlah pedagang yang tergabung dalam aktivitas perdagangan di kawasan Dadaha mencapai sekitar 200 PKL. Mereka berharap pemerintah menyediakan lokasi alternatif yang representatif apabila memang kawasan Dadaha harus steril dari aktivitas PKL.
Baca Juga:Mahasiswa KKN UNITAS Rajapolah Tasikmalaya Asah Citra Diri dan Komunikasi Publik Siswa SMKTaktik Pemicu Polemik! Penutupan Jalur Utama Dadaha Tasikmalaya Rawan Mendatangkan PKL Baru
“Kami meminta disediakan lahan yang representatif. Kalau memang harus dipindahkan, tempatnya harus layak dan memadai sehingga pedagang tetap bisa mencari nafkah,” ujarnya.