Bagi pemerintah desa, persoalan tersebut bukan tentang mengambil alih atau mengklaim kepemilikan tanah secara sepihak. Yang dibutuhkan adalah kejelasan berdasarkan dokumen resmi.
Mulai dari titik koordinat dan letak bidang, dasar penerbitan sertifikat, riwayat peralihan hak, hingga kesesuaian antara data pertanahan dengan kondisi faktual di lapangan dinilai perlu dibuka dan diklarifikasi.
“Pemerintah desa tidak ingin menyimpulkan sendiri. Kami hanya ingin semuanya jelas berdasarkan dokumen dan data yang sah,” ujar Ukan.
Baca Juga:Jangan Asal Evaluasi! Dewan Minta Wali Kota Tasikmalaya Pahami Masalah Parkir di LapanganTruk LPG Kecelakaan di Pangandaran! Gas Melon Bertebaran di Jalan, Sopir Meninggal Dunia
Dengan kembali mencuatnya persoalan tersebut, pemerintah desa berharap instansi pertanahan maupun pihak yang tercatat sebagai pemegang hak dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Kejelasan itu dinilai penting agar polemik tidak berkembang menjadi saling klaim dan dapat menjadi dasar bagi setiap rencana pengelolaan kawasan Madasari ke depan. (Deni Nurdiansah)