TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dalam politik, program besar sering kali kalah oleh satu persoalan sederhana: masyarakat tidak selalu memahami bahasa pemerintah.
Anggaran triliunan rupiah, aturan baru, program nasional, hingga jargon pembangunan sering berhenti sebagai dokumen di meja birokrasi. Pemerintah merasa sudah bekerja, tetapi rakyat belum tentu merasa mendapatkan perubahan.
Di sinilah peran seorang penerjemah politik menjadi penting. Karena antara pemerintah pusat dan masyarakat ada ruang kosong yang tidak selalu bisa diisi oleh angka, laporan, atau konferensi pers. Ruang itu harus diisi oleh cerita. Oleh figur yang mampu menjelaskan: apa manfaatnya, mengapa penting, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
Baca Juga:Tim Pengabdian Dosen Unsil Tasikmalaya Digitalisasi Pelaporan Kesehatan di Puskesmas KahuripanDefisit APBD Kota Tasikmalaya Membengkak Jadi Rp89,35 Miliar
Dalam konteks inilah posisi KDM menjadi menarik. KDM bukan sekadar pelaksana kebijakan. Ia memiliki kemampuan mengubah bahasa birokrasi menjadi bahasa rakyat.
Tema besar seperti ketahanan pangan, pendidikan, lingkungan, bantuan sosial, pembangunan desa, hingga penataan ruang yang biasanya terdengar kaku dalam dokumen pemerintah, dapat ia ubah menjadi narasi yang lebih sederhana.
Bukan lagi soal angka anggaran. Tetapi soal petani yang mendapatkan akses, anak sekolah yang mendapat perhatian, desa yang dibangun, atau lingkungan yang ditata.
Politik hari ini bukan hanya soal siapa yang bekerja. Tetapi siapa yang mampu membuat masyarakat merasakan bahwa pekerjaan itu hadir di depan mata mereka.
Salah satu tantangan pemerintahan pusat adalah memastikan program nasional tidak berhenti sebagai instruksi dari Jakarta. Sebuah kebijakan bisa sangat baik di atas kertas, tetapi kehilangan makna ketika sampai di tingkat bawah.
Ada jarak antara meja rapat dengan halaman rumah warga. Ada jarak antara pidato kenegaraan dengan percakapan warung kopi. Dan jarak itulah yang harus dijembatani.
KDM memiliki modal politik untuk mengisi ruang tersebut. Gaya komunikasinya yang dekat dengan masyarakat membuat kebijakan yang rumit menjadi lebih mudah diterima. Ia tidak hanya menyampaikan program. Ia mengemas program menjadi pengalaman.
Baca Juga:KUA–PPAS 2027 dan Ujian Keberpihakan Anggaran: Apakah Pagu OPD Sudah Mengikuti Prioritas?40 Mahasiswa UBK Tasikmalaya Turun ke Masyarakat, Bawa Inovasi Daun Telang hingga Semprotan Antinyamuk Herbal
Dalam era media sosial, kemampuan seperti ini menjadi aset politik yang sangat besar. Sebab publik modern tidak hanya mencari informasi, tetapi mencari figur yang mampu memberikan makna.