“Target akhirnya sederhana tetapi mendasar, jangan sampai ada anak yang kehilangan masa depannya hanya karena kita terlambat hadir,” katanya.
Keterlibatan relawan dan masyarakat di tingkat desa dinilai penting untuk memperkuat verifikasi faktual sekaligus pendampingan. Penyelesaian persoalan ATS membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam satu mata rantai penanganan.
“Kebetulan di sini adanya keterlibatan Fajar sebagai pemuda Desa Ciparay dan Hanan selaku Kepala Dusun Beuti menjadi bagian penting dalam membangun jejaring penanganan ATS berbasis wilayah. Kolaborasi tersebut diharapkan mempermudah identifikasi anak, komunikasi dengan keluarga, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga pendidikan,” ujarnya.
Baca Juga:Kades Tanjungbarang Cikatomas Tasikmalaya Dorong Solusi Terbaik Soal Portal, Dampaknya Harus DiperhitungkanPasundan Muaythai Academy Tasikmalaya Kirim 9 Atlet ke Kejurnas, Bidik Medali Jelang Porprov Jabar
Derry menegaskan, setiap kasus ATS memiliki latar belakang berbeda sehingga pendekatan penanganannya tidak dapat disamaratakan.
“Anak yang terkendala ekonomi, misalnya, membutuhkan pendekatan berbeda dengan anak yang berhenti sekolah karena persoalan keluarga, administrasi kependudukan, motivasi belajar, akses pendidikan, maupun karena telah memasuki dunia kerja,” katanya.
Melalui gerakan tersebut, PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Ciamis berkomitmen memperkuat kolaborasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Upaya tersebut ditujukan untuk menghadirkan penanganan Anak Tidak Sekolah yang lebih terukur, manusiawi, dan berkelanjutan. (riz)