“Laporan keuangan yang baik harus diikuti oleh capaian nyata dalam pelayanan publik. oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan hubungan antara realisasi anggaran dengan capaian indikator pembangunan,” jelas dia.
Menurutnya, indikator yang harus dijelaskan antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan pelayanan dasar.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kinerja OPD, memperbaiki pengelolaan aset, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan.
Baca Juga:Pangdam III/Siliwangi Beri Pengarahan kepada 2.211 Personel Satuan TP Tahap IVDPRD Jabar Dukung Bandara Husein Beroperasi, Tapi BIJB Kertajati Harus Tetap Optimal
“Termasuk meningkatkan kinerja OPD, memperkuat pengelolaan aset, dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten,” tambah Usman.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli, juga mempertanyakan realisasi PAD yang belum mencapai target, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset.
“Padahal dalam pemandangan umum tentang LPP APBD tahun 2024 kami sudah mengingatkan dan bahkan mendukung adanya upaya peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber pendapatan,” tegas Nanang.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk e-government dan e-budgeting, agar seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
Meski mengapresiasi tingginya serapan belanja operasi maupun belanja modal, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat belanja yang belum tepat sasaran dan belum sesuai dengan rekomendasi DPRD.
Nanang juga menyoroti masih dominannya belanja operasi dibanding belanja modal yang menunjukkan besarnya komposisi belanja pegawai dan operasional pemerintahan.
“Kami meminta agar proporsi belanja operasi yang besar ini harus menunjang pada optimalisasi pendapatan asli daerah. Terkait anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,74 miliar, namun realisasi mencapai Rp129,80 miliar kami juga meminta penjelasan penyebab kenaikan tersebut dan sumber pembiayaannya,” tambah Nanang. (dik)