Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan, mengakui capaian retribusi parkir memang masih berada di bawah target semester pertama.
Hingga akhir Juni, retribusi parkir tepi jalan umum baru terealisasi 21,86 persen atau sekitar Rp579,36 juta dari target Rp2,65 miliar.
Menurutnya, kenaikan target tahun ini membuat persentase capaian terlihat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga:Banyak Botol Miras Dibuang di Sawah Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya, Bikin Petani GeramCapaian STBM Pilar 4 di Kota Tasikmalaya Jadi PR, Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Tuntaskan Target
“Memang sekarang masih di bawah 50 persen karena targetnya naik. Kami sedang mengupayakan berbagai terobosan supaya penerimaan meningkat,” bebernya.
Dishub, lanjut dia, telah memperkuat pengawasan lapangan dan mulai memanfaatkan teknologi, termasuk CCTV.
Namun tantangan terbesar masih berada pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juru parkir.
“Pengawasan terus dilakukan. Kendalanya memang SDM jukir yang harus terus dibina dan diawasi. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Saat ini sudah ada sekitar 15 badan usaha yang ikut mengelola parkir,” tambahnya.
Di sektor lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya, Sandy Lesmana, mengungkapkan realisasi retribusi kebersihan baru mencapai sekitar 31,71 persen atau Rp808,70 juta
dari target Rp2,55 miliar.
Meski demikian, ia meyakini target masih realistis dicapai hingga akhir tahun melalui pembenahan sistem pemungutan.
“Kami sedang membangun sistem informasi yang mengintegrasikan pembayaran retribusi. Sekarang masyarakat juga sudah bisa langsung transfer ke rekening. Tetapi ujung tombaknya tetap petugas di lapangan yang harus proaktif jemput bola,” tegasnya.
Baca Juga:Bank Mandiri Tasikmalaya Minta Waktu, Kasus Dana Talang Milik Nasabah Prioritas Rp6,85 Miliar MenggantungKopi Dekafeinasi Jadi Senjata Cegah Diare dan Tambah Cuan, Inovasi Dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
Ia mengakui migrasi sistem pembayaran menjadi tantangan tersendiri. Skema pembayaran yang sebelumnya terintegrasi dengan PLN kini tidak lagi bisa diterapkan sehingga dibutuhkan mekanisme baru yang lebih efektif.
Optimisme para kepala OPD tersebut muncul di tengah desakan berbagai pihak agar Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hanya mengandalkan target tahunan, tetapi segera mempercepat digitalisasi pengelolaan PAD dan mengevaluasi kinerja SDM penghasil pendapatan.
Sebelumnya, Sekretaris DPD KNPI Kota Tasikmalaya Arif Abdul Rohman menilai lemahnya pengelolaan SDM dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi menjadi penyebab target PAD kerap meleset.
DPRD Kota Tasikmalaya juga telah mendorong percepatan digitalisasi melalui aplikasi Persada untuk meningkatkan pengawasan transaksi secara real time.