TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya masih menahan sejumlah kegiatan dengan mengunci pelaksanaan anggaran di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Langkah itu dilakukan sembari menghitung kemampuan keuangan daerah agar persoalan tunda bayar yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang juga pimpinan Badan Anggaran (Banggar), H Wahid, mengatakan kondisi riil keuangan daerah baru akan terlihat melalui pembahasan prognosis APBD semester pertama.
Baca Juga:Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Kota Perkuat Pelayanan PublikAndai Aku Jadi Wali Kota Tasikmalaya (Part1)
Dari pembahasan itu akan diketahui apakah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tercapai atau justru kembali meleset.
Menurut dia, berbagai potensi PAD memang harus terus didorong. Salah satunya sektor parkir yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap kas daerah.
Namun, peningkatan potensi tersebut tetap harus dibuktikan dengan capaian nyata, bukan sekadar mengejar target di atas kertas.
“Kalau parkir misalnya melibatkan pihak ketiga atau yayasan, pertanyaannya apakah benar bisa meningkatkan PAD atau hanya sekadar mengejar target. Selama ini target parkir saja masih sering tidak tercapai,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, komisi-komisi di DPRD telah memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penghasil PAD agar bekerja lebih maksimal.
Seluruh perangkat daerah diminta memastikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD benar-benar bisa direalisasikan.
Di sisi lain, penguncian SIPD dilakukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah tidak kembali terbebani pembayaran kegiatan yang tidak didukung kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga:Dugaan Penyekapan Pegawai Koperasi di Kota Tasikmalaya Diusut, Korban Masih 16 TahunUMB Hadirkan Praktisi ke Ruang Kelas, Dirangkaikan dengan Milad Ke-3Â
Menurut Wahid, fokus pemerintah hingga pertengahan tahun ini masih tertuju pada penyelesaian kewajiban tunda bayar kegiatan tahun 2025.
Kondisi tersebut membuat pelaksanaan sejumlah program tahun anggaran 2026 harus ditahan lebih dahulu sambil menunggu kepastian kemampuan fiskal daerah.
“Pemerintah tidak ingin kejadian tunda bayar kembali terulang. Makanya kegiatan sementara dikunci dulu sampai terlihat kemampuan pendapatan daerah,” katanya.
Ia menilai, apabila realisasi PAD hingga pertengahan tahun belum mencapai sekitar 50 persen dari target, maka peluang terjadinya efisiensi anggaran akan semakin besar.
Sebab, sebagian kemampuan keuangan tahun ini juga telah digunakan untuk menutup kewajiban pembayaran kegiatan tahun sebelumnya.