“Kalau PAD di bawah 50 persen, itu menjadi alarm. Walaupun target tercapai, tetap ada beban pembayaran tunda bayar yang diambil dari kemampuan PAD tahun ini. Artinya ada kegiatan yang kemungkinan ditunda, dikurangi bahkan dihapus,” jelasnya.
Sebaliknya, apabila PAD mampu melampaui target, seluruh program pembangunan berpeluang berjalan sesuai rencana tanpa harus dilakukan efisiensi.
Namun, Wahid mengaku cukup pesimistis target tersebut bisa terlampaui secara signifikan.
Baca Juga:Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Kota Perkuat Pelayanan PublikAndai Aku Jadi Wali Kota Tasikmalaya (Part1)
“Kalau PAD bisa melonjak jauh tentu semua kegiatan aman. Tapi realistis saja, mencapai target saja sudah berat, apalagi melampauinya dalam jumlah besar,” ucapnya.
Muncul pula wacana agar pemerintah melakukan “puasa belanja”, yakni membatasi pengeluaran sesuai kemampuan kas daerah agar memasuki tahun 2027 tidak lagi meninggalkan beban utang.
Namun, menurut Wahid, kebijakan itu tidak boleh sampai membuat roda pemerintahan kehilangan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
“Bagus kalau pemerintah ingin sehat secara keuangan. Tapi jangan sampai karena terlalu menahan belanja, akhirnya pemerintah tidak punya kegiatan. Buat apa ada pemerintah kalau tidak ada program yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Sebagai alternatif, Wahid menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk memanfaatkan skema pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Namun pinjaman tersebut harus dihitung secara matang agar tidak menjadi beban baru bagi keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
“Pinjam boleh saja sebagai alternatif, tetapi jangan terlalu besar. Jangan sampai niat menyelesaikan masalah justru menambah masalah baru. Yang penting kegiatan tetap berjalan dan masyarakat tetap merasakan pelayanan pemerintah,” tegasnya.
Baca Juga:Dugaan Penyekapan Pegawai Koperasi di Kota Tasikmalaya Diusut, Korban Masih 16 TahunUMB Hadirkan Praktisi ke Ruang Kelas, Dirangkaikan dengan Milad Ke-3Â
Ia optimistis jajaran pemerintah memiliki kemampuan menghitung kapasitas pinjaman yang aman tanpa membahayakan kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, keseimbangan antara menjaga kesehatan keuangan daerah dan memastikan pembangunan tetap berjalan harus menjadi prioritas.
“Intinya jangan sampai ada pemerintah, tetapi tidak ada kegiatan. Pemerintah harus tetap hadir melalui program-program yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (rezza rizaldi)