TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Seretnya capaian retribusi dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil mulai menjadi salah satu titik lemah kinerja APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.
Hingga pertengahan Juni, realisasi pendapatan daerah maupun belanja belum bergerak sesuai proyeksi awal, memaksa pemerintah daerah menghitung ulang kondisi fiskal menjelang pembahasan APBD Perubahan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 17 Juni 2026, realisasi Pendapatan Daerah baru mencapai Rp579,54 miliar atau 39,29 persen dari target Rp1,475 triliun.
Baca Juga:Denny Frust, Dhyo Haw, hingga Pertelon Koplo: Ini Agenda Lengkap Anniversary STC ke-28!Kota Tasikmalaya Harus Punya PDAM Sendiri
Salah satu komponen yang masih tertinggal yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru terealisasi Rp152,72 miliar atau 33,52 persen dari target Rp455,65 miliar.
Bahkan, retribusi daerah menjadi penyumbang capaian terendah dengan realisasi Rp9,21 miliar atau baru 18,91 persen dari target Rp48,69 miliar.
Di sisi belanja, realisasi baru mencapai Rp535,14 miliar atau 35,07 persen dari total pagu Rp1,525 triliun. Kondisi itu memperlihatkan roda APBD belum berputar sesuai ekspektasi.
Ibarat mesin yang seharusnya sudah mulai panas, sebagian sektor justru masih berkutat mencari putaran.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak terjadi di seluruh OPD penghasil. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya memastikan sektor pelayanan kesehatan relatif aman karena sebagian besar penerimaan retribusi ditopang klaim pelayanan peserta BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Asep Hendra Hendriana mengatakan, retribusi pelayanan kesehatan tidak terlalu terdampak karena pembayaran pelayanan BPJS tetap berjalan normal.
“Kalau di kesehatan tidak terlalu terdampak. Retribusi pelayanan kesehatan berasal dari pelayanan pasien, kemudian klaim BPJS tetap berjalan dan tetap cair. Jadi relatif aman,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga:Akses Keuangan Syariah Diperluas OJK Lewat Jaringan PERSISInflasi 2,82 Persen, Pemkot Tasikmakaya Jaga Harga Pangan
Menurut dia, kerja sama RSUD dr Soekardjo dan fasilitas kesehatan dengan BPJS justru membuat penerimaan pelayanan tetap stabil.
Pasien yang menjalani rawat jalan maupun rawat inap tetap dapat diklaim sehingga menghasilkan pendapatan bagi daerah.
“Peserta BPJS dirawat, kemudian kami klaim ke BPJS dan dananya masuk ke kas daerah. Karena itu retribusi kesehatan tidak terlalu bermasalah,” katanya.
Selain itu, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga mampu memenuhi target pendapatan, salah satunya ditopang meningkatnya pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji.