“Target Labkesda alhamdulillah tercapai karena banyak pemeriksaan kesehatan untuk jemaah haji,” ucapnya.
Asep memperkirakan capaian retribusi di sektor kesehatan saat ini sudah berada di kisaran 30 hingga hampir 40 persen.
Angka tersebut dinilai masih sejalan dengan progres waktu pelaksanaan anggaran yang baru memasuki pertengahan tahun.
Baca Juga:Denny Frust, Dhyo Haw, hingga Pertelon Koplo: Ini Agenda Lengkap Anniversary STC ke-28!Kota Tasikmalaya Harus Punya PDAM Sendiri
“Kalau persentase sekitar 30 persen lebih sampai hampir 40 persen. Menurut saya itu masih bagus karena tahun anggaran juga belum selesai,” jelasnya.
Ia menilai perlambatan retribusi lebih banyak terjadi pada sektor ekonomi atau layanan lain yang bergantung pada aktivitas masyarakat, berbeda dengan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya ditopang sistem pembayaran BPJS.
Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Hanafi mengakui terdapat sejumlah indikator pendapatan dan belanja yang meleset dari proyeksi awal.
Pemerintah pun tengah menyusun prognosis atau proyeksi keuangan hingga akhir tahun sebagai bahan penyusunan APBD Perubahan 2026.
Menurut Hanafi, saat ini pemerintah belum sampai pada tahap rasionalisasi anggaran. Yang dilakukan baru sebatas komunikasi dengan DPRD untuk menyamakan persepsi terhadap kondisi riil keuangan daerah.
Ia juga memastikan belum ada keputusan mengenai pemangkasan anggaran maupun pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pemerintah tetap memprioritaskan pembiayaan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, persampahan, dan pemadam kebakaran.
Baca Juga:Akses Keuangan Syariah Diperluas OJK Lewat Jaringan PERSISInflasi 2,82 Persen, Pemkot Tasikmakaya Jaga Harga Pangan
Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya sebelumnya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuka secara transparan kondisi kas daerah, penyebab tekanan fiskal, hingga proyeksi pendapatan.
Banggar menilai capaian APBD tidak cukup hanya terlihat sehat di atas kertas, tetapi juga harus benar-benar ditopang kemampuan kas untuk membiayai program pemerintah dan pelayanan publik. (rezza rizaldi)