Karena itu, pihak pesantren meminta BBWS segera memulihkan pasokan air ke Pesantren Al-Muchtar Singarani atau menyediakan alternatif pasokan air bersih selama proyek berlangsung. Selain itu, pesantren juga meminta penjelasan resmi mengenai penghentian aliran air serta langkah penanganan yang akan dilakukan.
Pengurus pesantren juga mendesak BBWS segera menetapkan langkah darurat agar aktivitas ibadah, pendidikan, dan kebutuhan sanitasi santri tidak terganggu.
“Apabila dalam waktu tujuh hari sejak somasi ini disampaikan tidak terdapat tindakan nyata dan solusi yang jelas, maka kami akan menempuh langkah-langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata dia.
Baca Juga:Pasien Jiwa Mengantre (Part 2): Dulu Takut Kelaparan, Kini Takut Tagihan!Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Langkah tersebut antara lain berupa penyampaian pengaduan kepada instansi terkait serta upaya advokasi publik untuk memperjuangkan hak santri mendapatkan akses air bersih. Ajeb menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pesantren.
“Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada pihak BBWS. Kami di pesantren tidak pernah menolak pembangunan. Kami paham bahwa pembangunan itu penting. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, mengapa ketika aliran air dihentikan, pesantren tidak mendapatkan solusi yang memadai?” tanya dia.
Ia menambahkan, air bukan sekadar kebutuhan tambahan bagi santri, melainkan kebutuhan pokok untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.
“Kami sudah menempuh jalur yang baik. Kami sudah melakukan audiensi. Kami sudah menyampaikan kondisi yang kami alami. Namun sampai hari ini, kami masih menunggu langkah nyata. Karena itu, kami meminta kepada BBWS untuk segera memberikan solusi atas persoalan ini,” dorong dia.
Menurut Ajeb, pesantren tidak menuntut hal yang berlebihan dan hanya meminta hak dasar para santri untuk mendapatkan akses air yang layak.
“Semoga suara ini didengar, dan semoga persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan baik,” tambah dia.
Sementara itu, hingga Rabu (10/6/2026), pihak BBWS Wilayah Tasikmalaya belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait proyek normalisasi Sungai Cikunten tersebut.
Baca Juga:Satu Bakul dari Kota Tasikmalaya, Banyak Harapan untuk Indonesia!Mencari Dirigen Baru Birokrasi Kabupaten Tasikmalaya!
Diketahui, proyek normalisasi dilaksanakan oleh Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) di lingkungan kerja BBWS Citanduy.
PJPA merupakan satuan kerja yang bertugas merencanakan, membangun, dan mengelola prasarana air, seperti irigasi, air baku, dan air tanah untuk mendukung sektor pertanian serta kebutuhan masyarakat luas. (Diki Setiawan)