TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan signifikan pada 2026. Hingga 1 Agustus 2026, tercatat 77 satuan pendidikan mendapat program tersebut, terdiri dari 24 SD, 8 SMP dan 45 PAUD dengan nilai anggaran mencapai Rp 30 miliar.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sekaligus Pj Revitalisasi Sekolah, Indra Risdianto, mengatakan peningkatan itu jauh dibandingkan pelaksanaan program pada 2025 yang hanya menyasar 23 satuan pendidikan, yakni delapan SD, delapan SMP dan tujuh PAUD.
“Kalau tahun lalu memang relatif sedikit. Tahun 2025 ada delapan SD, delapan SMP dan tujuh PAUD. Tahun ini peningkatannya cukup signifikan,” kata Indra saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/8/2026).
Baca Juga:Vendor Nunggak Setoran Retribusi , Dewan Minta Kerja Sama Parkir Dishub Kota Tasikmalaya DievaluasiPenularan HIV/Aids di Kota Tasikmalaya Masih Didominasi LGBT! Hasil Pemeriksaan 808 LSL , 40 Orang Positif
Dari sisi anggaran, peningkatan juga terlihat cukup besar. Jika pada 2025 anggaran revitalisasi yang masuk ke Kota Tasikmalaya berada di kisaran Rp10 miliar, hingga Agustus 2026 nilainya telah mencapai sekitar Rp30 miliar.
“Kalau tahun lalu sekitar Rp10 miliaran. Tahun sekarang sampai Agustus saja sudah sekitar Rp30 miliaran,” ujarnya.
Untuk jenjang SD, sekolah yang menerima program di antaranya SDN Rahayu Mangkubumi, SDN Bojongsari Kawalu, SDN 3 Picung Remuk Kawalu, SDN Sukarindik Bungursari, SDN 1 Linggajaya Mangkubumi, SDN 1 Manangga Bungursari, SD IT An-Nahl Mangkubumi dan SD IT Al-Misbah Indihiang.
Sedangkan pada jenjang SMP, penerimanya yakni SMP Al Mujahid, SMP IT Darul Falah, SMP Plus Nasrul Hak, SMPN 4 Kota Tasikmalaya, SMPN 17 Kota Tasikmalaya, SMP Persis Gandok, SMP Islam Tarbiyatul Ummah dan SMP Mahatir.
Sementara rincian penerima pada jenjang PAUD, termasuk nama sekolah, jenis pekerjaan dan nilai bantuan masing-masing, masih dalam proses pembaruan data oleh tim. Indra menjelaskan, penetapan penerima dan jenis pekerjaan revitalisasi mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing sekolah. Data usulan berasal dari sejumlah jalur, termasuk pemerintah daerah, DPR RI dan kementerian, kemudian dilakukan proses verifikasi serta fasilitasi.
Untuk menentukan pekerjaan, sekolah menyampaikan gambaran kondisi bangunan melalui foto dan dokumen pendukung. Pada jenjang SD, proses desk dilakukan bersama fasilitator di UPI Jawa Barat. Sedangkan untuk SMP, tim fasilitator melakukan survei langsung ke sekolah.