Ia menegaskan penundaan tersebut bukan berarti penghapusan program.
“Bukan dihentikan. Kalau menghentikan kegiatan harus melalui perubahan APBD. Ini hanya pengendalian kas supaya pelaksanaannya lebih tertib dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas Hanafi.
Pemkot juga meminta setiap perangkat daerah yang akan mengajukan pencairan belanja wajib maupun mendesak untuk terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BPKAD disertai rincian rekening belanja yang akan dibayarkan.
Di tengah tekanan fiskal yang juga dirasakan banyak daerah, Pemkot memilih mengambil langkah kehati-hatian.
Baca Juga:IPAL TPA Ciangir Belum Optimal, Aktivis Lingkungan Soroti Proyek Rp3,6 Miliar yang Masih TerseokDidera Penyakit Menahun, Warga Mangkubumi Tasikmalaya Ditemukan Meninggal di Rumahnya
Sebab, hasil prognosis semester pertama dan proyeksi enam bulan ke depan masih akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
“Yang penting pelayanan masyarakat tidak terganggu. Kegiatan yang bisa ditunda, kita tunda dulu. Setelah kewajiban utama terpenuhi dan kondisi kas membaik, pelaksanaannya akan dilakukan kembali,” pungkasnya.
Di balik layar birokrasi, rem belanja kini ditarik lebih awal. Bukan karena program kehilangan arah, melainkan agar roda pemerintahan tidak melaju lebih cepat dibanding isi tangki keuangan daerah. (rezza rizaldi)