TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — DPRD Kota Tasikmalaya menyoroti masih banyaknya pekerjaan rumah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2025.
Dalam Rapat Paripurna ke-5, Senin (11/5/2026), DPRD bahkan melahirkan 287 rekomendasi strategis untuk membenahi pelayanan publik hingga tata kelola pemerintahan.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Evi Silviani yang tak lain Ibunda Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan menyampaikan, rekomendasi tersebut lahir dari hasil pembahasan intensif sejak 30 Maret hingga 11 Mei 2026.
Baca Juga:Prof Aripin Resmi Jadi Calon Rektor Baru Unsil, Terpilih Secara MufakatKonvoi Persib di Tasikmalaya Berujung Pembinaan, Belasan Remaja Diamankan Polisi
Menurut dia, DPRD mengapresiasi sejumlah capaian Pemkot Tasikmalaya, namun masih menemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang memerlukan perbaikan,” ujar Evi dalam rapat paripurna, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi fase strategis karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 sekaligus tahun pertama implementasi RPJMD 2025-2029.
Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan investasi, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Namun di balik target besar itu, DPRD menemukan banyak catatan yang dinilai belum maksimal.
Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan sampah, pengentasan kemiskinan, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
Di bidang pendidikan misalnya, DPRD meminta Dinas Pendidikan memperjelas indikator program Tasikmalaya Pintar, menata distribusi guru berbasis data, hingga meningkatkan penanganan anak tidak sekolah.
Baca Juga:Penutup Bambu Rapuh Jadi Petaka! Lansia jatuh ke Sumur di Kawalu TasikmalayaKebakaran Pabrik Gantungan Baju di Tasikmalaya Masih Misterius
Bahkan pelestarian bahasa Sunda turut menjadi sorotan melalui usulan kebijakan satu hari berbahasa Sunda di sekolah.
Pada sektor kesehatan, DPRD menyoroti capaian pengobatan TBC dan imunisasi yang belum optimal.
Selain itu, pelayanan rumah sakit dan sistem pendaftaran online juga diminta dibenahi agar tidak terus menjadi “penyakit lama” pelayanan publik.
Sementara di bidang lingkungan hidup, DPRD meminta Dinas Lingkungan Hidup mempercepat penanganan persoalan sampah dari hulu ke hilir.
Mulai dari pengurangan sampah di sumber, optimalisasi bank sampah, hingga memastikan fungsi IPAL TPA Ciangir berjalan maksimal.
Persoalan banjir dan jalan rusak juga ikut disorot. DPRD meminta Dinas PUPR memperkuat penanganan banjir berbasis data serta meningkatkan kemantapan jalan dan rehabilitasi drainase.