TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Keluhan terhadap pelayanan kesehatan di RS swasta tengah mencuat.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Tasikmalaya, Enan Suherlan, menyoroti sejumlah laporan warga, mulai dari dugaan pasien dipulangkan sebelum pulih, hingga indikasi praktik percaloan dalam penanganan korban kecelakaan.
Enan mengaku kerap menerima narasi dari masyarakat bahwa ada pasien yang diminta pulang meski belum sepenuhnya sembuh.
Baca Juga:Ancaman Penutupan Prodi Kependidikan, kata Ketua PGM: Kebijakan yang TergesaTiga Titik Parkir Diswastakan, Dishub Kota Tasikmalaya Kejar PAD dan Tutup Kebocoran
Namun, ia menegaskan, keputusan pemulangan pasien semestinya berada di tangan tenaga medis.
“Kalau pasien disuruh pulang, itu hanya dua kemungkinan. Pertama memang rekomendasi dokter, berarti tanggung jawab dokter. Kedua, kalau keluarga yang meminta, tetap ada aturan dan kode etik yang harus dijalankan,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia juga mempertanyakan isu pembatasan layanan BPJS hanya tiga hari.
Menurutnya, tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut, baik dalam Peraturan Menteri Kesehatan maupun Peraturan Presiden.
“Tidak ada aturan BPJS hanya tiga hari. Itu sudah ada mekanisme pembayaran dari pemerintah. Justru rumah sakit bisa kena denda kalau pengajuan klaimnya terlambat lebih dari 15 hari,” katanya.
Tak hanya itu, Enan mengungkapkan sering menerima keluhan soal sulitnya komunikasi dengan pihak rumah sakit.
Bahkan, upaya koordinasi yang ia lakukan kerap tidak mendapat respons.
“Kadang saya bantu kenalkan atau komunikasi, tapi tidak direspons. Harusnya pelayanan publik itu responsif, apalagi menyangkut kesehatan,” ucapnya, menyindir halus.
Sorotan lain yang tak kalah tajam adalah dugaan adanya praktik calo dalam penanganan pasien kecelakaan.
Baca Juga:Penataan Kabel Semrawut di Kota Tasikmalaya Dimulai, Pemkot Gandeng Apjatel Tanpa APBDDugaan Asusila Pedagang Bakso di Kota Tasikmalaya: Kuasa Hukum Korban Bantah Narasi "Laporan Susulan"
Enan menyebut, bantuan kepada pasien seharusnya bersifat kemanusiaan, bukan malah menjadi ladang tarif.
“Ngabantu mah teu nanaon, tapi kalau sampai ditarif sekian ratus ribu, itu yang jadi masalah. Ini sudah beberapa kali dikeluhkan ke saya,” tegasnya.
Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Respons cepat dari aparat disebutnya mulai terlihat, meski ia berharap penanganan bisa lebih sistematis.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan rumah sakit swasta tersebur, Enan meminta manajemen rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh.