TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya memulai langkah konkret menata kabel jaringan telekomunikasi yang selama ini menjuntai semrawut di atas jalan.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), penataan ditargetkan tak sekadar mempercantik kota, tetapi juga menekan risiko keselamatan.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyebut kerja sama ini sebagai tahap awal sebelum masuk ke perjanjian kerja sama (PKS) yang lebih teknis.
Baca Juga:Dugaan Asusila Pedagang Bakso di Kota Tasikmalaya: Kuasa Hukum Korban Bantah Narasi "Laporan Susulan"Pintu Rel Awipari Kota Tasikmalaya Dijaga Ketat, Spanduk “Sabar atau Celaka” Jadi Perhatian Pengendara
“Ini cita-cita lama, bagaimana kabel-kabel yang ada dirapikan. Selain mengurangi risiko, juga menata kota agar lebih estetik,” ujarnya.
Konsep penataan dilakukan dalam dua skema: perapihan kabel udara dan relokasi jaringan ke bawah tanah.
Untuk tahap awal, Pemkot akan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, salah satunya di koridor Jalan Dr. Soekardjo hingga HZ Mustofa.
“Pelan-pelan kita lakukan. Yang sudah ada infrastrukturnya kita manfaatkan dulu,” kata Viman.
Ia menegaskan, kerja sama ini bersifat saling menguntungkan. Perusahaan jaringan tetap memperoleh profit, sementara pemerintah mendapatkan manfaat berupa penataan kota dan peningkatan layanan publik, termasuk mendukung digitalisasi.
Ketua Apjatel Jawa Barat, Yudiana Arifin, memastikan pihaknya siap menjalankan penataan jaringan di Kota Tasikmalaya.
Ia menyebut, keterlibatan operator merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga ketertiban infrastruktur telekomunikasi.
Baca Juga:33 Prajurit Kodim 0612 Tasikmalaya Butuh Tindak Lanjut Medis: Hasil Cek KesehatanSekolah Rakyat di Kota Tasikmalaya Tersandera Lahan, Pemkot Tunggu Dokumen Final
“Ini bagian dari tanggung jawab kami. Kami siap membangun tanpa menggunakan APBD, ini gotong royong dari para operator,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan perlunya kajian teknis sebelum relokasi besar-besaran dilakukan, terutama untuk memastikan infrastruktur bawah tanah yang sudah dibangun mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan jaringan.
“Harus dicek dulu, apakah jalur yang ada cukup atau tidak. Jangan sampai nanti malah bongkar ulang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Safaat, mengapresiasi langkah Pemkot yang akhirnya merealisasikan wacana lama sejak 2018.
Ia mengingatkan, penataan jaringan bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga menyangkut keselamatan warga.
“Dulu pernah ada kejadian jaringan putus dan berpotensi beraliran listrik. Ini berbahaya. Jadi ini bukan hanya soal PAD, tapi soal nyawa masyarakat,” tegasnya.